Review
Minggu, 07 Maret 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAWA TIMUR II LUSIANI:
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Program PEN, Wamenkeu: Realisasi Anggaran Harus Tepat Sasaran

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Program PEN, Wamenkeu: Realisasi Anggaran Harus Tepat Sasaran

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan perlu peran dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), satuan pengawasan internal (SPI), dan aparat penegak hukum (APH) bersama dengan perumus kebijakan untuk memastikan kebijakan bisa terlaksana dengan baik.

“Kita harus memastikan alokasi anggaran direalisasikan sesuai peruntukannya dan tepat dalam penyalurannya. Tepat sasaran artinya anggaran dapat direalisasikan dan diperoleh oleh mereka yang menjadi sasaran dari program yang dimaksud,” ujarnya dalam webinar Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Tak Setorkan PPN yang Dipungut, Satu Orang Diserahkan ke Kejari

Dalam perumusan kebijakan, APIP memiliki peran penting untuk bersinergi dengan perumus kebijakan dalam proses perumusan kebijakan. Peranan APIP penting untuk memeriksa desain kebijakan sebelum kebijakan diluncurkan oleh pemerintah.

Ketika kebijakan sudah diresmikan dan dilaksanakan, APIP memiliki peran penting dalam pengawasan agar kebijakan yang telah dicanangkan telah dijalankan dengan baik secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan.

Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan Sumiyati mengaku telah berupaya untuk mengawal program penanganan Covid-19 dan PEN melalui berbagai macam kegiatan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan secara holistik mulai dari hulu dan hilir.

Baca Juga: Menggelapkan Pajak, Direktur Perusahaan Kena Denda Rp5,19 Miliar

Mengingat program PEN yang cenderung lintas sektor, Sumiyati mengatakan APIP, SPI, dan APH tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. "Pengawalan ini tidak bisa dilakukan secara individual. Harus bersinergi. Tidak bisa hanya mengamankan instansi masing-masing,” tegasnya.

Program-program PEN dalam APBN 2020 memiliki penerima manfaat yang berbeda-beda. Salah satu contohnya, program perlindungan sosial yang cenderung menyasar rumah tangga miskin dan rentan, program stimulus UMKM yang menyasar pelaku usaha UMKM, dan insentif usaha yang menyasar usaha-usaha yang lebih besar.

Secara total, anggaran program PEN mencapai Rp695,2 triliun. Alokasi anggaran itu terdiri atas program perlindungan sosial Rp203,9 triliun, program UMKM Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, program sektoral Rp106,11 triliun, program kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun. (kaw)

Baca Juga: Endus Penghindaran Pajak, Otoritas Selidiki Polis Asuransi Rp1 Triliun

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, Kemenkeu, APIP, SPI, APH, Suahasil Nazara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 04 Maret 2021 | 08:55 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 03 Maret 2021 | 16:55 WIB
TIPS PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 Maret 2021 | 13:08 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 08 Maret 2021 | 12:48 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 08 Maret 2021 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 08 Maret 2021 | 12:02 WIB
KOTA MALANG
Senin, 08 Maret 2021 | 11:50 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 08 Maret 2021 | 11:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Senin, 08 Maret 2021 | 11:12 WIB
KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT
Senin, 08 Maret 2021 | 10:44 WIB
PMK 18/2021