Berita
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pembiayaan SDG's, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Pembiayaan SDG's, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD

Kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (Foto: oecd.org)\

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan terbaru terkait dengan masa depan pembiayaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan adanya pandemi Covid-19.

Director Co-operation Development OECD Jorge Moreira da Silva mengatakan OECD menyoroti dampak pandemi pada kemampuan negara dalam memastikan tersedianya sumber pembiayaan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG`s) pada 2030.

"Negara berkembang masih harus menghadapi tantangan terburuk dengan prospek pertumbuhan ekonomi pada level terendah sejak Perang Dunia II," katanya dalam peluncuran laporan Global Outlook on Financing Sustainable Development, Senin (9/11/2020).

Baca Juga: Pemerintah agar Aktif Cegah Pengelakan Pajak oleh Tenaga Profesional

Jorge da Silva menyebutkan opsi pembiayaan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan harus diperluas. Menurutnya, sudah banyak inovasi pembiayaan di banyak negara dengan menerbitkan utang yang secara khusus digunakan untuk penanganan pandemi seperti Covid-19 bond.

Sementara itu, pada aspek kebijakan penerimaan negara perlu ada aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin tersedia sumber setoran domestik sebagai biaya melakukan pembangunan berkelanjutan.

Laporan tersebut menegaskan kebijakan dan kerja sama perpajakan harus terus ditingkatkan untuk mengamankan penerimaan dan mengatasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak.

Baca Juga: Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Biaya Kepatuhan UMK Perlu Diringankan

Untuk itu, dia menyebutkan, otoritas fiskal wajib melakukan evaluasi atas pemberian insentif untuk menjamin kebijakan relaksasi yang disalurkan tepat sasaran membantu masyarakat. Selain itu, pada masa pandemi pemerintah tidak disarankan untuk melakukan mobilisasi penerimaan.

Pada masa pemulihan ekonomi, sambung Jorge da Silva, rekomendasi kebijakan perpajakan yang dilakukan adalah dengan melakukan investasi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan dalam jangka panjang.

Laporan tersebut menerangkan pandemi menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan pembaruan administrasi pajak dalam berbagai proses bisnis.

Baca Juga: OECD Bakal Rilis Laporan Dampak Perpajakan Sharing and Gig Economy

"Untuk kebijakan pengumpulan penerimaan domestik setiap US$1 yang diinvestasikan pada peningkatan kapasitas maka dalam jangka panjang akan mampu untuk menghasilkan US$70 dalam bentuk penerimaan pajak," imbuh Jorge dan Silva. (Bsi)

Topik : laporan OECD, pembiayaan SDG's, rekomendasi perpajakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA