Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Soal Pembiayaan SDG's, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Pembiayaan SDG's, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD

Kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (Foto: oecd.org)\

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan terbaru terkait dengan masa depan pembiayaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan adanya pandemi Covid-19.

Director Co-operation Development OECD Jorge Moreira da Silva mengatakan OECD menyoroti dampak pandemi pada kemampuan negara dalam memastikan tersedianya sumber pembiayaan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG`s) pada 2030.

"Negara berkembang masih harus menghadapi tantangan terburuk dengan prospek pertumbuhan ekonomi pada level terendah sejak Perang Dunia II," katanya dalam peluncuran laporan Global Outlook on Financing Sustainable Development, Senin (9/11/2020).

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Mayoritas Negara Berikan Insentif Pajak Penghasilan

Jorge da Silva menyebutkan opsi pembiayaan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan harus diperluas. Menurutnya, sudah banyak inovasi pembiayaan di banyak negara dengan menerbitkan utang yang secara khusus digunakan untuk penanganan pandemi seperti Covid-19 bond.

Sementara itu, pada aspek kebijakan penerimaan negara perlu ada aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin tersedia sumber setoran domestik sebagai biaya melakukan pembangunan berkelanjutan.

Laporan tersebut menegaskan kebijakan dan kerja sama perpajakan harus terus ditingkatkan untuk mengamankan penerimaan dan mengatasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak.

Baca Juga: Potensi PPN di Negara Berkembang Masih Besar, OECD: Perlu Dioptimalkan

Untuk itu, dia menyebutkan, otoritas fiskal wajib melakukan evaluasi atas pemberian insentif untuk menjamin kebijakan relaksasi yang disalurkan tepat sasaran membantu masyarakat. Selain itu, pada masa pandemi pemerintah tidak disarankan untuk melakukan mobilisasi penerimaan.

Pada masa pemulihan ekonomi, sambung Jorge da Silva, rekomendasi kebijakan perpajakan yang dilakukan adalah dengan melakukan investasi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan dalam jangka panjang.

Laporan tersebut menerangkan pandemi menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan pembaruan administrasi pajak dalam berbagai proses bisnis.

Baca Juga: OECD Catat Rasio Pajak Indonesia Hanya Unggul dari Bhutan dan Laos

"Untuk kebijakan pengumpulan penerimaan domestik setiap US$1 yang diinvestasikan pada peningkatan kapasitas maka dalam jangka panjang akan mampu untuk menghasilkan US$70 dalam bentuk penerimaan pajak," imbuh Jorge dan Silva. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : laporan OECD, pembiayaan SDG's, rekomendasi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin