Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pembahasan Revisi UU KUP, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Pembahasan Revisi UU KUP, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan polemik mengenai rencana revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) muncul karena belum adanya pemahaman yang holistik.

Menurut Fathan, pembahasan RUU KUP di ruang publik saat ini sudah tidak sehat. Respons yang muncul dari rencana revisi UU KUP, sambungnya, menjadi sangat emosional meskipun pembahasan resmi masih belum dimulai.

“Sebetulnya redaksi pemerintah saja yang harus diperbaiki sehingga tidak menimbulkan kemarahan dan salah tafsir. Ini terjadi karena tidak melihat dalam konteks yang utuh," katanya dalam acara diskusi publik Fraksi PKB bertajuk Perluasan Basis Pajak di Era Pandemi, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Fathan menjelaskan RUU KUP masih belum dibahas hingga saat ini karena belum turunnya penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. RUU KUP memiliki dua opsi pembahasan, yaitu melalui Komisi XI atau Panitia Khusus (Pansus).

“Kita belum menerima penugasan dari Bamus apakah KUP akan dibahas di Komisi XI atau menjadi Pansus. Pemerintah sudah resmi menyampaikan surat kepada pimpinan DPR tapi dari pimpinan belum memberikan tugas kepada komisi," terangnya.

Fathan menjamin pembahasan akan berlangsung komprehensif. Dia menyampaikan RUU KUP bersama RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) menjadi prioritas untuk diselesaikan pada masa sidang DPR 2021.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

"Karena di Komisi XI ada dua target, yaitu RUU KUP dan RUU HKPD. Dua-duanya ditargetkan selesai pada masa sidang DPR 2021. Ini tentu menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama karena diskusi publik sudah menjadi liar hingga ada meme ibu melahirkan kena pajak," ungkapnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan DJP sangat terbuka dalam melakukan dialog terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan, termasuk PPN. Hal tersebut menjadi penting sebagai cara pemerintah menciptakan pondasi konsolidasi fiskal dalam jangka panjang.

"Jadi ada situasi kita perlu uang untuk isi kantong negara. Kalau mau sederhana yang naik tarif tapi perlu lebih wise jaga masyarakat. Perlu dipikirkan timing-nya seperti apa karena pemerintah tidak mungkin berikan tambahan beban pada saat yang bersamaan berikan banyak insentif. Ini jadi dinamika diskusi," jelas Suryo. Simak ‘Polemik PPN Sembako, Begini Penjelasan Dirjen Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Topik : PPN, kebijakan pajak, revisi UU KUP, Komisi XI, DPR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 19:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Kasus Pajak Fiktif Rp11 Miliar, Bos dan Karyawan Diserahkan ke Kejati

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah