Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Polemik PPN Sembako, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Polemik PPN Sembako, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan salah satu alasan pemerintah berencana mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah untuk mengurangi distorsi.

Suryo mengatakan rezim umum PPN sejatinya menjadikan semua barang dan jasa dikenakan pajak. Namun, dalam implementasinya di Indonesia, ada berbagai pengecualian sehingga beberapa jenis barang dan jasa tidak dikenakan PPN.

“Sistem PPN perlu kita lakukan perbaikan karena dengan adanya pengecualian tadi, enggak kena PPN, bebas PPN, distorsi muncul,” katanya dalam acara diskusi publik Fraksi PKB bertajuk Perluasan Basis Pajak di Era Pandemi, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Suryo menerangkan berbagai fasilitas PPN membuat kinerja penerimaan belum optimal. Pasalnya, tingkat efektivitas pemungutan PPN baru sebesar 60%. Performa tersebut dipengaruhi adanya kelompok barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Selain itu, banyaknya pengecualian PPN membuat tergerusnya daya saing produk nasional oleh produk impor. Pasalnya, dengan adanya pengecualian PPN itu, setiap pembelian barang kena pajak dan jasa kena pajak berkaitan dengan aktivitas usaha tidak bisa dikreditkan Alhasil, biaya tersebut dikompensasi melalui peningkatan harga jual barang atau jasa.

"Misalnya, perusahaan produsen beras. Untuk mendukung produksi itu dibutuhkan alat seperti traktor dan pupuk. Itu barang kena pajak dan pajak masukan dari transaksi itu mau dikemanakan? Akhirnya, banyak yang terjadi hilirisasi tidak muncul," terangnya.

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Dalam konteks pengurangan pengecualian PPN, termasuk terhadap sembako, pemerintah juga akan mempertimbangkan keseimbangan. Meskipun menjadikan barang sebagai barang kena pajak (BKP), pemerintah tetap bisa memberikan tarif yang berbeda.

“Kalau barang dan jasa yang sifatnya umum, ya kita gunakan tarif yang sifatnya umum. Tapi kalau untuk jenis barang dan jasa yang sangat spesifik dibutuhkan masyarakat banyak, ya tarifnya berbeda atau bahkan kita berikan insentif,” imbuhnya.

Suryo menegaskan DJP sangat terbuka dalam melakukan dialog terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan, termasuk PPN. Hal tersebut menjadi penting sebagai cara pemerintah menciptakan pondasi konsolidasi fiskal dalam jangka panjang.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi Aturan Faktur Pajak, Hati-Hati Soal Batas Upload

"Jadi ada situasi kita perlu uang untuk isi kantong negara. Kalau mau sederhana yang naik tarif tapi perlu lebih wise jaga masyarakat. Perlu dipikirkan timing-nya seperti apa karena pemerintah tidak mungkin berikan tambahan beban pada saat yang bersamaan berikan banyak insentif. Ini jadi dinamika diskusi," jelas Suryo.

Terkait dengan pengurangan pengecualian pengenaan PPN, Anda juga bisa baca artikel perspektif ‘Memandang Jernih Rencana Pengenaan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok’ dan fokus ‘Menata Ulang Pengecualian dan Fasilitas PPN’. (kaw)

Baca Juga: Inflasi Melonjak, DPR Ini Usulkan PPN Tak Dipungut untuk Sementara
Topik : PPN, kebijakan pajak, PPN sembako, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022