Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Soal Pelaksanaan PPKM, Tito Karnavian Minta Ini kepada Kepala Daerah

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Pelaksanaan PPKM, Tito Karnavian Minta Ini kepada Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah untuk menjalankan instruksi yang telah diterbitkan dalam menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 hingga 4.

Tito mengatakan telah menerbitkan 3 instruksi mendagri mengenai pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Menurutnya, kepala daerah dapat menindaklanjuti instruksi tersebut sekaligus membuat pengaturan lebih lanjut sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

"Kami berharap dengan adanya instruksi mendagri, kepala daerah dapat segera melakukan langkah lanjutan," katanya melalui konferensi video, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Jokowi: Aktivitas Outdoor Tidak Padat Orang Boleh Tak Pakai Masker

Tito mengatakan instruksi mendagri yang telah diterbitkan tersebut salah satunya adalah Instruksi Mendagri 24/2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Beleid ini mengatur PPKM di wilayah Jawa dan Bali dengan 95 kabupaten/kota masuk kategori PPKM Level 4 dan 33 kabupaten/kota masuk dalam PPKM Level 3.

Kemudian, Instruksi Mendagri 25/2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Beleid ini mengatur 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masuk kategori PPKM Level 4.

Selanjutnya, Instruksi Mendagri 26/2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Beleid ini mengatur pelaksanaan PPKM Level 3 di 276 kabupaten/kota, serta 64 kabupaten/kota masuk kategori PPKM Level 2.

Baca Juga: Ajak Lapor SPT, Tito: Pajak Tingkatkan Pendapatan Negara dan APBD

Tito berharap kepala daerah dapat menindaklanjuti 3 instruksi tersebut dengan mengadakan rapat koordinasi bersama Forkopimda serta menerbitkan produk kebijakan baik surat edaran maupun instruksi gubernur/bupati/walikota.

"Kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam I instruksi mendagri yang berlaku secara nasional," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang kebijakan PPKM mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Dengan tren pengendalian Covid-19 yang mulai menunjukkan perbaikan, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM tetapi memberikan beberapa kelonggaran pada kegiatan ekonomi masyarakat. (kaw)

Baca Juga: Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Lapor SPT Tahunan

Topik : PPKM, Tito Karnavian

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:24 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

Rabu, 06 Oktober 2021 | 18:49 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia Kembali Buka Layanan Uang Rupiah Per 8 Oktober

Senin, 04 Oktober 2021 | 16:26 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Kembali Diperpanjang Hingga 2 Pekan, Begini Penyesuaiannya

Senin, 04 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Level PPKM Turun, Pemda Mulai Kejar Setoran Pajak Daerah

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran