Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Negosiasi Cukup Alot

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Negosiasi Cukup Alot

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negosiasi pemajakan ekonomi digital yang masuk dalam proposal Pillar 1: Unified Approach bakal berjalan cukup alot.

Sri Mulyani mengatakan akan ada perdebatan mengenai threshold perusahaan yang tercakup, omzet, dan persentase hak pemajakan yang boleh dibagi. Hal inilah yang membuat kesepakatan dalam negosiasi tidak akan dicapai dengan mudah.

"Ini yang akan menjadi debat. Kalau katakanlah revenue-nya 100 dibagi antara headquarter dan tempat pemasaran dengan tarif pajak tertentu, pasti 100 itu dibagi antarberbagai negara. Negosiasi yang cukup alot adalah berapa yang harus dibayar kepada yurisdiksi yang mana,” ujarnya, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Pada Pillar 1, negara-negara G7 sepakat untuk memberikan hak pemajakan sebesar 20% kepada yurisdiksi pasar atas laba korporasi multinasional yang berada di atas margin 10%.

"Sekarang sudah ada formula 20% dari omzet tertentu nanti akan menjadi objek pajak dari negara dimana dia mendapatkan pendapatan atau revenue-nya," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang besar sesungguhnya memiliki daya tawar dalam pembahasan Pillar 1. Meski demikian, Indonesia tetap perlu memperjuangkan haknya dalam proses negosiasi nanti.

Baca Juga: Tangani Covid-19, Sri Mulyani: Dunia Sudah Habiskan US$11 Triliun

"Kita harus memperjuangkan karena kita lihat kan banyak perusahaan headquarter-nya tidak di Indonesia dan dia mencari tempat yang lebih rendah [pajaknya]," ujar Sri Mulyani.

Adapun skema pajak digital dan pajak minimum global yang disepakati G7 pekan lalu masih harus dinegosiasikan lebih lanjut bersama negara-negara G20 dan juga negara-negara anggota Inclusive Framework dalam pembahasan proposal Pillar 1 dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Pada proposal Pillar 1, OECD mendorong adanya realokasi hak pemajakan atas penghasilan korporasi digital multinasional kepada yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski korporasi tidak memiliki kehadiran fisik pada yurisdiksi pasar.

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Pada proposal Pillar 2, terdapat rencana pengenaan tarif pajak korporasi global minimum guna mencegah tergerusnya basis pajak akibat praktik base erosion and profit shifting (BEPS). (kaw)

Topik : ekonomi digital, pajak digital, konsensus global, OECD, G7, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 19:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Konsensus Pajak Ekonomi Digital Untungkan Negara Berkembang?

Kamis, 15 Juli 2021 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL

Jika Ada Pajak Minimum Global, Bagaimana Nasib Pemberian Insentif?

Kamis, 15 Juli 2021 | 15:57 WIB
EKONOMI DIGITAL

Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah