PERTANGGUNGJAWABAN APBN 2019

Soal Kinerja Penerimaan Perpajakan 2019, Ini Catatan Dari DPR

Dian Kurniati | Selasa, 18 Agustus 2020 | 17:03 WIB
Soal Kinerja Penerimaan Perpajakan 2019, Ini Catatan Dari DPR

Anggota DPR dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari saat memberikan pandangan tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 di Gedung DPR, Selasa (18/8/2020). (foto: hasil tangkapan dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Sejumlah fraksi DPR menyoroti realisasi penerimaan perpajakan yang tidak mencapai target pada tahun 2019. Kala itu, realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp1.546,1 triliun atau 86,55% dari target APBN.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menilai realisasi penerimaan perpajakan sebesar 86,55% dari target APBN 2019 tergolong kecil. Selain itu, target penerimaan pajak yang meleset juga sudah terjadi dalam satu dekade terakhir ini.

"Terjadinya shortfall penerimaan pajak dalam 11 tahun terakhir menunjukkan pemerintah belum memiliki strategi dan prioritas agenda yang tepat dalam melakukan reformasi perpajakan yang selama ini dipersiapkan," katanya, Selasa (18/8/2020).

Baca Juga:
Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Ratna menilai pemerintah selama ini hanya mengandalkan penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, masih banyak sumber penerimaan perpajakan yang masih bisa dimaksimalkan.

Salah satunya, menurut Ratna, terkait dengan piutang perpajakan. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK mencatat saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat 2019 mencapai Rp94,69 triliun.

“PKB mendesak pemerintah mempercepat penanganan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan," tutur Ratna.

Baca Juga:
DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

Catatan mengenai penerimaan perpajakan juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Heri Gunawan. Partai Gerindra menyoroti penurunan rasio pajak (tax ratio) dari tahun ke tahun.

Menurut Heri, temuan BPK mengenai potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang belum dioptimalkan mencapai Rp15,9 triliun. Dia berharap pemerintah melihat temuan itu sebagai peluang untuk memperbaiki tax ratio.

"Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti temuan BPK dimaksud," ujarnya.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, PKB dan Partai Gerindra sama-sama menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang diajukan pemerintah pada 16 Juli 2020 untuk dibahas lebih lanjut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Agustus 2020 | 21:22 WIB

#MariBicara rekomendasi yang diberikan anggota DPR harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Terlebih saran tersebut berasal dari temuan BPK mengenai potensi penerimaan negara. Hal itu dapat terlaksana hanya ada itikad pimpinan Dirjen Pajak dan Kemenkeu dalam pengoptimalan penerimaan negara dari saran BPK tersebut. Namun, saat ini fokus penerimaan masih terbatas di penerimaan pajak konvensional, belum eksekusi pajak terutang dan sebagainya.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 09:00 WIB RAPBN 2025

DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

Jumat, 14 Juni 2024 | 19:20 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Dewan Nasional KEK?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB