Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Soal Ketentuan Baru Pemusatan PPN Terutang, Ini Penjelasan Resmi DJP

A+
A-
7
A+
A-
7
Soal Ketentuan Baru Pemusatan PPN Terutang, Ini Penjelasan Resmi DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo merilis beleid baru tentang penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan pajak pertambahan nilai (PPN) terutang.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-11/PJ/2020. Beleid yang ditetapkan pada 25 Juni 2020 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 ini dirilis untuk menggantikan beleid terdahulu, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2010.

Terkait dengan terbitnya beleid tersebut, Ditjen Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi melalui Siaran Pers Nomor: SP-28/2020 berjudul ‘Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai’ yang dipublikasikan pada sore ini, Selasa (30/6/2020).

Baca Juga: Kenaikan PPN & Harga Minyak akan Perbaiki Penerimaan Kuartal III/2020

Pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang, jelas DJP, dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada DJP.

“[Penyampaian pemberitahuan] secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan,” demikian tulis DJP dalam keterangan resminya.

Untuk meningkatkan kemudahan bagi PKP, keputusan pemusatan PPN berlaku seterusnya tanpa batasan waktu. Dengan demikian, lanjut DJP, PKP yang telah menerima keputusan pemusatan PPN tidak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan secara berkala.

Baca Juga: Penggunaan DPP Nilai Lain Produk Pertanian Bisa Langsung Dimanfaatkan

DJP mengatakan PKP yang telah memperoleh keputusan pemusatan yang masih berlaku berdasarkan PER-19/PJ/2010, dapat menyampaikan pemberitahuan kembali pemusatan sampai dengan 31 Desember 2020 untuk memperoleh keputusan pemusatan baru berdasarkan PER-11/PJ/2020.

Penyampaian pemberitahuan kembali pemusatan tersebut juga berlaku bagi PKP yang telah mendapatkan perpanjangan pemusatan secara otomatis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2020.

PKP yang memiliki keputusan pemusatan yang telah berakhir masa berlakunya pada masa pajak Januari 2020 atau Februari 2020 juga diminta menyampaikan pemberitahuan kembali agar mendapat keputusan pemusatan baru berdasarkan PER-11/PJ/2020.

Baca Juga: 10 Perusahaan Global Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital

Apabila ketiga kelompok PKP tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kembali sampai dengan 31 Desember 2020 maka keputusan pemusatan yang masih berlaku berdasarkan PER-19/PJ/2010 akan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Sementara pemusatan yang diperpanjang secara otomatis berdasarkan PMK 29/2020 akan tetap berlaku sampai dengan lima tahun sejak masa pajak dimulainya perpanjangan pemusatan tersebut. Adapun bagi PKP yang masa berlaku keputusan pemusatan berakhir pada Januari 2020 atau Februari 2020 maka pemusatan berakhir sesuai keputusan pemusatan dimaksud. (kaw)

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 dan Tarif Efektif PPN 1% Terpopuler
Topik : PER-11/PJ/2020, tempat pemusatan PPN terutang, PPN, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:04 WIB
PMK 89/2020
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU