Review
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

Soal Ketentuan Baru PBB-P3, Download Aturannya di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Ketentuan Baru PBB-P3, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 No.01 Desember 2019 bertajuk ‘New Provisions on Land & Building Tax’.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia kembali menggiatkan pengawasan terkait aliran barang ilegal di wilayah perbatasan. Pengawasan itu dilakukan di bidang kepabeanan dan cukai guna menyikapi tantangan bagi Indonesia sebagai negara maritim.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan ketentuan baru terkait pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Adapun kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan keuangan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menambah klasifikasi objek pajak untuk pajak bumi bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3). Melalui beleid yang sama, pemerintah juga mengatur tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak (NJOP).

Baca Juga: Kaji Usulan, Sri Mulyani Bakal Perluas Penerima Insentif Pajak

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperbaharui format pelaporan data dan informasi PBB-P3 dan sektor lain selain Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 No.01 Desember 2019 bertajuk ‘New Provisions on Land & Building Tax’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Peningkatan Peran Bea Cukai dalam Fungsi Pengawasan Kemaritiman

Pemerintah meningkatkan peran bea cukai dalam fungsi pengawasan kemaaritiman. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.04/2019. Beleid ini berfokus pada peran Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut di laut dan/atau sungai.

Baca Juga: Terkait Virus Corona, Ini Tugas dari Sri Mulyani untuk Kepala BKF Baru

Berdasarkan beleid ini, pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk patroli laut. Adapun patroli laut dilaksanakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

  • Penyeragaman Format Formulir SPOP PBB

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2019, pemerintah menyeragamkan format formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB. Adapun SPOP merupakan surat yang digunakan oleeh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya.

Melalui beleid ini pemerintah membuat SPOP PBB-P3 seragam antarsektor PBB. Penyeragaman ini dilakukan untuk memberi kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Akademisi UI Jadi Kepala BKF yang Baru
  • Pengaturan Kembali Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum

Pemerintah memperluas pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/2019 ini. Apabila dibandingkan dengan beleid terdahulu, saatini pembebasan bea masuk juga akan diberikan atas tiga hal.

Pertama, untuk impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan bebas. Kedua, untuk pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk. Ketiga, untuk penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada pemerintah pusat.

  • Penambahan Klasifikasi Objek Pajak PBB dan Revisi Penetapan NJOP

Pemerintah menambah klasifikasi objek pajak untuk PBB-P3. Penambahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.03/2019.

Baca Juga: Syarat Penyerahan Surat Keterangan Asal Barang Impor Dilonggarkan

Melalui beleid ini pemerintah menambah klasifikasi objek PBB-P3 yang sebelumnya hanya 4 sektor menjadi 6 sektor. Melalui beleid yang sama pemerintah juga menjabarkan ketentuan terkait dengan tata cara penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) secara terperinci untuk setiap sektor. (kaw)

Tidak hanya itu, pemerintah juga menambah klasifikasi objek pajak untuk pajak bumi bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3). Melalui beleid yang sama, pemerintah juga mengatur tentang tata cara penetapan nilai jual objek pajak (NJOP).

Baca Juga: Kaji Usulan, Sri Mulyani Bakal Perluas Penerima Insentif Pajak

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperbaharui format pelaporan data dan informasi PBB-P3 dan sektor lain selain Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Adapun beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 No.01 Desember 2019 bertajuk ‘New Provisions on Land & Building Tax’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Peningkatan Peran Bea Cukai dalam Fungsi Pengawasan Kemaritiman

Pemerintah meningkatkan peran bea cukai dalam fungsi pengawasan kemaaritiman. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.04/2019. Beleid ini berfokus pada peran Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut di laut dan/atau sungai.

Baca Juga: Terkait Virus Corona, Ini Tugas dari Sri Mulyani untuk Kepala BKF Baru

Berdasarkan beleid ini, pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk patroli laut. Adapun patroli laut dilaksanakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

  • Penyeragaman Format Formulir SPOP PBB

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2019, pemerintah menyeragamkan format formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB. Adapun SPOP merupakan surat yang digunakan oleeh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya.

Melalui beleid ini pemerintah membuat SPOP PBB-P3 seragam antarsektor PBB. Penyeragaman ini dilakukan untuk memberi kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Akademisi UI Jadi Kepala BKF yang Baru
  • Pengaturan Kembali Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum

Pemerintah memperluas pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/2019 ini. Apabila dibandingkan dengan beleid terdahulu, saatini pembebasan bea masuk juga akan diberikan atas tiga hal.

Pertama, untuk impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan bebas. Kedua, untuk pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk. Ketiga, untuk penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada pemerintah pusat.

  • Penambahan Klasifikasi Objek Pajak PBB dan Revisi Penetapan NJOP

Pemerintah menambah klasifikasi objek pajak untuk PBB-P3. Penambahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.03/2019.

Baca Juga: Syarat Penyerahan Surat Keterangan Asal Barang Impor Dilonggarkan

Melalui beleid ini pemerintah menambah klasifikasi objek PBB-P3 yang sebelumnya hanya 4 sektor menjadi 6 sektor. Melalui beleid yang sama pemerintah juga menjabarkan ketentuan terkait dengan tata cara penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) secara terperinci untuk setiap sektor. (kaw)

Topik : PBB, PBB-P3, Kemenkeu, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Minggu, 15 Maret 2020 | 08:20 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 14 Maret 2020 | 10:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Sabtu, 14 Maret 2020 | 08:00 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Jum'at, 13 Maret 2020 | 18:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT