Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Soal Izin Usaha, Jokowi Rilis Perpres Insentif dan Sanksi untuk Pemda

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Izin Usaha, Jokowi Rilis Perpres Insentif dan Sanksi untuk Pemda

Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menerbitkan beleid yang berisi ketentuan insentif dan sanksi untuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) atas capaian pengelolaan anggarannya.

Beleid tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Beleid ini berlaku mulai 12 Maret 2020.

Dalam Perpres tersebut dinyatakan insentif dan disinsentif diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran K/L maupun pemda yang bersumber dari APBN. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola keuangan.

Baca Juga: Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Koordinasi dengan Pemda Soal DBH CHT

“Perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam Perpres tersebut.

Capaian atas pengelolaan anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks. Variabel penilaiannya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penghargaan yang diberikan kepada K/L dapat berupa piagam/tropi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan/atau insentif. Insentif tersebut dapat berupa tambahan anggaran kegiatan maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Kembangkan Sistem Aplikasi KEK, Pemerintah Yakin Investasi Makin Mudah

Menurut Perpres tersebut, sanksi juga bisa dijatuhkan kepada K/L yang capaian pengelolaan anggarannya buruk, berupa teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, dan/atau disinsentif anggaran. Sementara disinsentif anggaran dapat berupa pengurangan anggaran, self blocking anggaran, dan/atau penajaman/refocusing anggaran.

Sementara itu, pemerintah daerah dengan capaian pengelolaan yang baik juga akan mendapat penghargaan berupa piagam/tropi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan/atau Dana Insentif Daerah (DID) yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Namun, ada pula ketentuan sanksi jika kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha di daerah tak memuaskan. Pengenaan sanksi kepada pemerintah daerah dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Adapun sanksi itu meliputi sanksi administratif mengenai pembinaan dan pengawasan pemda oleh Menteri Dalam Negeri dan, serta penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan dapat meminta pertimbangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menerapkan sanksi bagi pemda. Dalam menetapkan sanksi, Menteri Keuangan mempertimbangkan besarnya penyaluran DAU dan/atau DBH, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

Jokowi menetapkan Perpres No. 42/2020 pada 6 Maret 2020, untuk menggantikan Perpres No.39 /2012. (kaw)

Baca Juga: Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

Topik : Perpres 42/2020, kemudahan berusaha, pengelolaan anggaran, K/L. pemda, DAU, DBH

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 24 November 2021 | 10:37 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD: Pemerintah Bisa Tetapkan Jenis DBH Lainnya

Selasa, 23 November 2021 | 15:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tak Cuma Awasi Keuangan Negara, Ini PR Baru APIP dari Sri Mulyani

Selasa, 23 November 2021 | 13:23 WIB
RUU HKPD

DPR-Pemerintah Gelar Rapat Pengambilan Keputusan RUU HKPD Hari Ini

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak