Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Soal Integrasi NIK dan NPWP, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

A+
A-
7
A+
A-
7
Soal Integrasi NIK dan NPWP, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menilai integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan wujud transformasi dan reformasi administrasi perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan klausul yang termuat dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut harus diantisipasi Ditjen Pajak (DJP), terutama dari aspek teknologi. Untuk itu, ia meminta Hantriono Joko Susilo, sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP yang baru dilantik, untuk dapat segera bekerja memastikan transformasi berjalan dengan baik.

"Transformasi perpajakan dan reformasi administrasi termasuk menjalankan RUU HPP yang tengah dan sedang dalam proses untuk diselesaikan, termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP," katanya, Senin (4/10/2021).

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Sri Mulyani menuturkan Hantriono harus memastikan ketersediaan dukungan teknologi informasi sehingga tercipta pemusatan data yang terpercaya. Dengan pemusatan data yang baik, implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi dapat terimplementasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, Hantriono harus menyiapkan teknologi pendukung yang dibutuhkan untuk mereformasi perpajakan. Untuk diketahui, Hantriono menggantikan Iwan Djuniardi yang kini diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakkan Hukum Pajak.

Menkeu juga menyoroti tugas DJP untuk menyelesaikan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau core tax. Dia juga meminta DJP dapat mengharmonisasikan proses bisnis perpajakan saat ini yang berjalan dengan rencana pembaruan core tax.

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengingatkan Hantriono untuk memastikan tidak terjadi gejolak selama masa transisi berlangsung, baik dari sisi teknis maupun organisasi.

"Anda juga bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah data dan aplikasi yang reliable, yang merupakan sumber bagi kita untuk terus meningkatkan tax ratio," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018 mengenai pembaruan sistem administrasi perpajakan yang mendukung langkah reformasi.

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Beleid tersebut menyebutkan pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan dan ditargetkan rampung pada 2024. (rig)

Baca Juga: Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan
Topik : menkeu sri mulyani, NPWP, NIK, RUU HPP, SIN, administrasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat Pendaftaran NPWP Badan Profit dan Non-Profit

Kamis, 02 Desember 2021 | 11:10 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Soal Pencegahan Korupsi, Ini Pesan Ketua KPK kepada Petugas Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 10:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perusahaan Perlu Cermat dalam Kelola Implikasi Perpajakan dari IPO

Kamis, 02 Desember 2021 | 09:47 WIB
SPANYOL

Masih Banyak Investor Tak Paham Aturan Perpajakan Cryptocurrency

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita