Soal Desentralisasi, OECD Ingatkan Tak Boleh Ada Daerah 'Tertinggal'

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan pemerintah harus memastikan tidak ada pemda yang tertinggal dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Senior Advisor OECD Sean Dougherty mengatakan desentralisasi fiskal banyak diterapkan negara OECD untuk mempercepat pembangunan di daerah. Namun, lanjutnya, pemerintah juga harus bisa memastikan sistem desentralisasi fiskal tidak akan menyebabkan kesenjangan yang terlalu dalam antardaerah.

"Sistem desentralisasi idealnya tidak hanya mengatasi ketimpangan, tetapi juga memastikan daerah yang bisa mengelola fiskalnya dengan baik bisa memperoleh manfaat besar, tetapi pada saat yang sama kita tidak ingin ada daerah yang terlampau tertinggal," katanya, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Dougherty mengatakan desentralisasi fiskal perlu terus diarahkan untuk mencapai kapasitas fiskal yang memadai pada semua daerah. OECD pun telah menerbitkan publikasi berisi panduan untuk melaksanakan desentralisasi fiskal.

Dia menjelaskan terdapat 5 prinsip utama yang harus dipenuhi untuk memastikan desentralisasi fiskal berjalan secara mulus. Pertama, menyelaraskan belanja daerah dan pendapatan daerah secara memadai agar pemda dapat menggunakan sumber daya mereka untuk menyediakan layanan publik dan menjalankan proses demokrasi di wilayahnya.

Kedua, meningkatkan otonomi pemda dalam mengelola perpajakan dan belanja daerah. Dalam hal ini, pemda perlu diberi ruang untuk menentukan sendiri kebijakan fiskalnya, walaupun dengan tetap diberi format sebagai panduan.

Ketiga, penguatan sistem keseimbangan fiskal untuk memastikan desentralisasi mampu mendorong pemda tumbuh secara bersama-sama. Keempat, menggambarkan tanggung jawab dan fungsi secara jelas.

Kelima, meningkatkan transparansi serta koordinasi dalam pengumpulan data dan pemantauan kinerja.

Dougherty pun menyampaikan 3 rekomendasi untuk memperkuat desentralisasi fiskal di Indonesia. Pertama, mendorong keberlanjutan fiskal pada semua tingkat pemerintahan, termasuk memperkuat kapasitas pemda untuk mengelola urusan fiskal.

Kedua, memperkuat keselarasan kebijakan fiskal dengan sistem perekonomian dengan memperbaiki desain sistem transfer fiskal antarpemerintah. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas fiskal di semua tingkat pemerintahan.

"Peningkatan efisien dan efektivitas ini misalnya melalui reviu belanja, pengelolaan anggaran, transparansi fiskal, dan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan," ujarnya. (sap)