PEREKONOMIAN INDONESIA

Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Desember 2019 | 16:02 WIB
Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo menjawab wartawan di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2019). (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo sempat menyatakan permasalahan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa diselesaikan dalam 3—4 tahun. Lantas apa yang akan dilakukan?

Saat berbincang dengan awak media di Istana pada Senin (2/12/2019), Jokowi mengatakan masalah Indonesia yang terjadi selama bertahun-tahun adalah CAD dan defisit neraca perdagangan. Data terakhir, CAD Indonesia pada kuartal III/2019 tercatat sebesar 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Problem kita memang bertahun-tahun masalah current account defisit, masalah defisit perdagangan yang enggak bisa selesai-selesai,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (3/12/2019).

Baca Juga:
Imbas Konflik Iran-Israel, Bagaimana Cadangan BBM Indonesia?

Menurutnya, masalah itu selalu muncul karena impor minyak dan gas sangat besar. Padahal, sambungnya, Indonesia memiliki sumur-sumur minyak yang produksinya masih bisa ditingkatkan. Jika terus bergantung pada impor minyak dan gas, permasalahan CAD tidak akan rampung.

Selain itu pemicu CAD, menurut Jokowi, juga berkaitan dengan substitusi impor. Dia mempertanyakan masih terus dilakukannya impor atas barang yang bisa diproduksi di Tanah Air. Dalam konteks ini, dia memberi contoh terkait pembangunan kilang harus konsisten dilakukan.

Pembangunan kilang itu akan berdampak pada produk turunan berupa petrochemical. Produk turunan ini bisa digunakan untuk berbagai jenis sektor. Hal inilah, lanjut Jokowi, yang seharusnya digarap sejak lama.

Baca Juga:
Bantuan Pangan Berlanjut, Pemerintah akan Pakai Beras Dalam Negeri

“Masak kita masih impor petrokimia padahal kesempatan untuk membikin itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan? Ini ada apa? Kita mau selesaikan ini. Ini gede banget, kalau bisa menyelesaikan refinery, impor-impor petrokimianya akan langsung anjlok turun,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga menyebut terkait program B20, B30, B50, dan seterusnya. Jokowi mengatakan jika semua pihak konsisten memakai sawit di dalam negeri, akan ada dampak positif yang dihasilkan. Pertama, harga kelapa sawit (CPO) akan naik. Kedud, impor akan turun karena ada barang substitusinya, yaitu B20, B30, B50.

“Kenapa ini enggak bisa dikerjakan bertahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak. Gampang, menyelesaikan masalah dengan impor paling mudah, untungnya juga gede, bisa dibagi-bagi ke mana-mana. Ya kita blak-blakan saja, memang kejadiannya seperti itu. Sehingga kalau tadi bisa diselesaikan, current account deficit kita akan turun,” jelas Jokowi. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 11:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Imbas Konflik Iran-Israel, Bagaimana Cadangan BBM Indonesia?

Sabtu, 06 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Pangan Berlanjut, Pemerintah akan Pakai Beras Dalam Negeri

Jumat, 05 April 2024 | 11:17 WIB KINERJA MONETER

Imbas Pembayaran Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$ 140,4 Miliar

Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Kamis, 18 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjangan Lapor SPT Tahunan, DJP Minta WP Cek Kelengkapan Lampiran