Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

75,2% Pengisi Survei Setuju Penerapan PPN Final Bakal Mudahkan UMKM

A+
A-
5
A+
A-
5
75,2% Pengisi Survei Setuju Penerapan PPN Final Bakal Mudahkan UMKM

Ilustrasi. Pekerja mengaduk adonan dodol Betawi di pembuatan dodol rumahan kawasan Rawajati, Jakarta, Rabu (3/11/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) final diyakini akan memberi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut tergambar dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 21 Oktober—8 November 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 66,67% menyatakan setuju dengan penerapan PPN final untuk UMKM.

Dari 177 pengisi survei tersebut, sebanyak 75,2% setuju dan sangat setuju pemungutan PPN final akan memberikan kemudahan bagi UMKM yang menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini sejalan dengan beberapa komentar peserta dalam kolom debat.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Regina Anastasia berpendapat PPN final merupakan langkah yang sangat baik dari pemerintah untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi UMKM. Pasalnya, jika menggunakan mekanisme pengkreditan, UMKM harus melakukan penghitungan PPN yang lebih rumit.

“Jika menggunakan mekanisme PPN final dari peredaran bruto maka UMKM mendapat kemudahan dalam melakukan perhitungan dan tarif lebih rendah, yaitu 1%-3%,” ujarnya.

Regina mengatakan untuk saat ini, mekanisme PPN final sebaiknya hanya diwajibkan bagi UMKM yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, dia juga meminta pemerintah mengatur batasan peredaran usaha yang wajib menggunakan PPN final.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN


Frankie juga berpendapat sumber daya manusia (SDM) pada UMKM relatif terbatas. Pemilik UMKM mengerjakan dan mengendalikan sebagian besar aktivitas usahanya. Dengan demikian, dibutuhkan cara penghitungan PPh yang sederhana dan cepat.

“Agar pengelolaan pajak ini tidak menjadi beban rumit bagi UMKM,” katanya.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Berdasarkan pada hasil survei, sebanyak 71,3% responden setuju dan sangat setuju penerapan skema PPN final dapat meningkatkan partisipasi pengusaha untuk menjadi PKP. Hal ini juga sejalan dengan beberapa pendapat pembaca DDTCNews.

Wahyu A. Siregar berpendapat dengan diberlakukannya skema PPN final, potensi pelaku UMKM yang akan dikukuhkan sebagai PKP makin bertambah signifikan. Pemberlakuan skema ini juga akan membuat PKP lebih rajin dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.


Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Potensi untuk menarik pelaku UMKM menjadi PKP tentu saja diperlukan. Apalagi, sebanyak 87,6% pengisi survei yang merupakan melalu UMKM – dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun – belum dikukuhkan sebagai PKP.

Meskipun mayoritas belum dikukuhkan, sebanyak 60,6% menilai skema PPN final akan mendorong mereka untuk menjadi PKP. Pasalnya, skema PPN final dinilai lebih baik dibandingkan dengan skema PPN normal untuk pelaku UMKM.


Baca Juga: Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Seperti diketahui, pemerintah akan menerapkan skema pemungutan PPN final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut, pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Adapun ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘UU HPP Diundangkan, Pemerintah Matangkan Aturan PPN Final’. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Topik : survei, survei pajak, survei PPN final, pajak, debat, debat pajak, PPN, PPN final, UU HPP, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:49 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Beberkan Dukungan DPR Pulihkan Ekonomi, Ada Pengesahan UU HPP

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor