PEREKONOMIAN INDONESIA

Soal 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Kata Moeldoko

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Oktober 2018 | 15:45 WIB
Soal 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Kata Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyebut ada keberhasilan dalam penjagaan ekonomi selama empat tahun pemerintahan Kabinet Kerja. Beberapa indikator makro ekonomi membaik di tengah ketidakpastian global.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan selama pemerintahan Jokowi-JK, stabilitas perekonomian nasional terjaga. Hal ini, menurutnya, dapat dilihat dari data pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2014.

“Pada 2015 pertumbuhan ekonomi 5,02% dan semester I/2018 perekonomian tumbuh cukup baik sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% di tengah ketidakpastian global,” katanya di Auditorium Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Selain itu, angka pengangguran terus ditekan. Pada awal pemerintahan Kabinet Kerja, paparnya, tingkat pengangguran berada di level 5,94%. Angka itu turun menjadi 5,13% pada 2018. Serapan tenaga kerja selama empat tahun terakhir mencapai 8,7 juta orang.

Dari sisi pengendalian harga, pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi di level moderat sekitar 3%. Stabilitas harga yang diterima konsumen, sambung Moeldoko, mampu menjaga daya beli masyarakat serta memberi ruang gerak bagi dunia usaha.

Bersamaan dengan hal tersebut, pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter telah dijalankan dengan baik dan hati-hati. Terjaganya defisit APBN saat fiskal disetel ekspansif, menurut Moeldoko, menjadi indikator terjaganya keuangan negara.

“APBN ekspansif, defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB. Pada 2014 defisit 2,34% terhadap PDB. Pada Agustus 2018 defisit APBN 1,01% terhadap PDB,” paparnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD