Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Sistem Perpajakan Indonesia Justru Pro Orang Kaya, Benarkah?

A+
A-
1856
A+
A-
1856
Sistem Perpajakan Indonesia Justru Pro Orang Kaya, Benarkah?

Sebanyak empat orang terkaya di Indonesia memiliki harta lebih banyak dibandingkan dengan 100 juta warga termiskin di Indonesia. Sebuah fakta mencengangkan hasil penelitian Oxfam Indonesia (2017) ini mengindikasikan masih tingginya ketimpangan kekayaan (wealth inequality) di Tanah Air.

Pajak, sebagai alat distribusi dan pemerataan pendapatan, seyogyanya memiliki peranan penting dalam memperkecil ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Lantas, apakah progresivitas sistem perpajakan Indonesia saat ini sudah cukup memihak rakyat kecil, atau justru sebaliknya?

Di satu sisi, sistem atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) nonfinal, seperti gaji dan upah, memang sudah cukup progresif. Progresivitas ini makin intensif setelah diterbitkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tarif tertinggi PPh Pasal 17 dinaikkan menjadi 35% untuk penghasilan kena pajak orang pribadi di atas Rp5 miliar per tahun. Pemerintah juga telah mengubah pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan dari level pemberi kerja (non-deductible expense) menjadi ke level penerima penghasilan (taxable income).

Di sisi lain, masih ada ruang perbaikan untuk sistem atas penghasilan yang dikenakan PPh final (passive income).

Permasalahan

ADA beberapa permasalahan yang perlu ditinjau. Pertama, tarif pajak efektif PPh final relatif lebih kecil daripada tarif teratas pajak progresif. Contoh, tarif atas penghasilan dividen 10%, bunga tabungan dan deposito 20%, keuntungan penjualan tanah dan/atau bangunan 5%, serta keuntungan penjualan saham hanya 0,1%.

Meskipun beberapa dasar pengenaan pajak atas passive income menggunakan penghasilan bruto, tarif efektif PPh final saat ini secara rata-rata masih berada di bawah tarif pajak progresif batas teratas 35%. Selisih tarif ini dapat dikatakan sebagai insentif bagi high net worth individuals (HNWI).

Kedua, tarif PPh final yang bersifat tunggal juga kurang mencerminkan progresivitas. Contoh, penghasilan bunga deposito, baik senilai Rp1 juta maupun Rp1 miliar, akan dikenakan tarif pajak yang sama sebesar 20%.

Ketiga, sebagian aturan PPh final dinilai sudah outdated. Contoh, Peraturan Pemerintah (PP) 14/1997 terkait dengan PPh final atas keuntungan penjualan saham yang belum pernah diperbarui selama 20 tahun terakhir. Aturan ini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia saham yang makin pesat.

Keempat, sistem perpajakan yang berlaku sekarang di Indonesia memungkinkan capital gain yang diperoleh HNWI tidak tersentuh pajak selama bertahun-tahun. HNWI dapat memilih untuk tidak akan pernah menjual asetnya, sehingga capital gain yang diperoleh tidak terealisasi dan terhindar dari pengenaan pajak.

Jika HNWI membutuhkan uang kas dalam jumlah yang besar, mereka memiliki banyak opsi selain menjual asetnya. Contoh, CEO Oracle Larry Ellison menggunakan saham Oracle miliknya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman kredit senilai US$10 miliar (Business Insider US, 2014).

Hal tersebut memungkinkan perolehan uang kas tanpa menjual aset, sehingga terhindar dari pengenaan pajak. Nilai saham juga dapat terus berkembang. Walaupun harus membayar bunga atas pinjaman tersebut, cara itu lebih murah daripada menjual aset dan harus membayar pajaknya.

Rekomendasi Kebijakan

BERPIJAK dari beberapa permasalahan tersebut, ada sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, reformasi sistem pemajakan atas passive income.

Reformasi ini dapat dilakukan dengan cara mengubah tarif tunggal PPh final menjadi tarif progresif layaknya tarif dalam PPh Pasal 17. Kebijakan ini tentunya akan lebih mencerminkan asas keadilan karena besarnya tarif PPh final akan disesuaikan dengan besarnya passive income yang diterima.

Solusi lainnya adalah dengan mengklasifikasikan passive income ke dalam penghasilan yang dikenakan PPh nonfinal. Dengan mengadopsi sistem ini maka asas keadilan pengenaan pajak atas passive income dan gaji/upah akan lebih terjamin.

Namun demikian, perubahan sistem ini akan meningkatkan risiko penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pajak atas passive income tidak langsung dipotong oleh pemberi penghasilan, tetapi dilaporkan sendiri secara self-assessment dalam SPT Tahunan.

Kedua, pengenaan market-to-market tax terhadap capital gain. Dengan sistem ini, capital gain yang diperoleh HNWI dari asetnya akan dikenakan pajak tanpa memedulikan apakah aset tersebut sudah dijual atau belum.

Kebijakan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi insentif penundaan realisasi capital gain yang biasa dilakukan HNWI. Namun demikian, tantangan dalam market-to-market tax system adalah timbulnya kebutuhan untuk melakukan penilaian atas kenaikan nilai aset setiap tahun.

Jika pemerintah memang serius ingin mengoptimalkan penerimaan pajak HNWI, sistem perpajakan yang perlu dibenahi adalah pengenaan pajak atas passive income. Hal ini dikarenakan 75% penghasilan HNWI berasal dari passive income berupa penghasilan dividen, bunga, serta keuntungan penjualan saham dan tanah/bangunan (CNBC, 2015).

Terlebih lagi, The Guardian (2020) melansir informasi sebanyak 83 kelompok Ultra-HNWI di dunia sudah mengirimkan surat terbuka. Surat itu berisi permintaan agar pajak mereka ditingkatkan sebagai bentuk kontribusi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Jika HNWI sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk berkontribusi lebih, lantas apalagi yang ditunggu otoritas perpajakan?

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2022. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2022, pajak orang kaya, HWI, HNWI, passive income, PPh, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:30 WIB
PRANCIS

Panduan OECD Atur Interaksi antara GILTI dan Pajak Minimum Global

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP