Siapa yang Diuntungkan dengan Unifikasi SPT Masa? Ini Penjelasan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Rencana unifikasi surat pemberitahuan (SPT) masa menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (1/8/2019).

Ditjen Pajak (DJP) bersiap untuk melakukan simplifikasi dalam penyampaian SPT masa yang selama ini dilakukan wajib pajak (WP) badan tiap bulan. Nantinya, SPT masa terkait beberapa pajak penghasilan dijadikan dalam satu format pelaporan.

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan unifikasi akan menguntungkan WP badan dan DJP. WP badan mendapat kemudahan pelaporan SPT masa. Sementara itu, DJP akan lebih mudah melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

“Nanti semua jenis SPT masa hanya ada dalam satu form saja,” katanya.

Penyederhanaan SPT ini akan dimulai pada tahun depan. Pada tahap awal, otoritas pajak akan melakukan uji coba kepada sejumlah korporasi besar, terutama perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti tentang rendahnya kontribusi sektor swasta dalam total belanja penelitian di Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus berupa insentif super tax deduction.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Unifikasi SPT masa menjadi rangkaian dari reformasi pajak menyentuh ranah teknologi. Apalagi, DJP tengah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau yang akrab disebut core tax system. PSIAP dilakukan dalam periode 2018—2024 dengan anggaran senilai Rp2.044 triliun.

“PSIAP merupakan proyek yang kompleks dan bernilai besar. Oleh karena itu, kami butuh agen pengadaan yang andal. PSIAP akan mulai on board pada 2023 dan siap dimanfaatkan pada 2024,” kata Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo.

• Berkebalikan dengan Negara OECD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebesar 66% dari total belanja penelitian Indonesia berasal dari pemerintah. Peranan swasta hanya sekitar 10%. Kondisi berkebalikan dengan negara-negara OECD yang justru memiliki kontribusi sektor swasta hingga 70%.

“Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai insentif. Kita ingin menyeimbangkan kontribusi pendanaan riset agar tidak melulu hanya dari pemerintah,” ujarnya.

• Maksimalkan Setoran Non-SDA

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata akan mengupayakan kesimbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya alam (SDA) dan non-SDA. Selain kekayaan negara yang dipisahkan (KND), pemerintah juga akan meningkatkan penerimaan dari pengelolaan barang milik negara (BMN).

Langkah ini dilakukan pemerintah setelah melihat perkembangan realisasi PNBP hingga saat ini masih dibayangi turunnya setoran dari sektor SDA.

• Optimisme Kenaikan Investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan ada optimisme kenaikan investasi pada tahun ini. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Dari eksternal, ketegangan perang dagang mulai berkurang. Tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral AS juga turun.

Pada saat yang bersamaan, dari dalam negeri, pemilu sudah berakhir yang diikuti dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan negara. Kondisi inilah yang diproyeksi akan meningkatkan penanaman modal ke Tanah Air. (kaw)