Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Setoran Pajak Sarang Walet Masih Seret

0
0

PASANGKAYU, DDTCNews —  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju Utara, Sulawesi Barat mengaku kesulitan memungut pajak sarang burung walet yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. Hingga saat ini sistem deteksi yang tepat atas aktivitas penjualan yang dilakukan para pengusaha burung walet belum tersedia.

Kepala Dispenda Mamuju Utara Abdul Wahid mengatakan pemungutan pajak sarang burung walet didasarkan atas kapan transaksi dilakukan dan berapa besaran transaksinya, Keduanya menjadi kunci bagi Dispenda untuk menetapkan pajak yang terutang.

“Selama ini pengusaha burung walet tidak transparan, seharusnya setiap kali selesei transaksi mereka lapor ke Dispenda, tapi kewajiban itu tidak pernah dilakukan,” ujarnya, Minggu (19/6).

Baca Juga: Sesmenko: Pembebasan Cukai di FTZ Memang Tidak Tepat

Abdul menambahkan berdasarkan data Dispenda, terdapat sekitar 71 usaha sarang burung walet di wilayah pesisir Mamuju Utara. Ini belum termasuk sarang burung walet yang berada di wilayah pegunungan.

Dispenda terus berupaya mencari formulasi guna mengoptimalkan pemungutan pajak sarang burung walet. Formulasi itu diharapkan bisa mendeteksi transaksi penjualan sarang burung walet, agar potensi penerimaannya tidak hilang. 

Abdul juga mengakui, seperti dilansir rakyatsulbar.co, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak sarang burung walet hingga kini masih dalam tahap sosialisasi. Akibatnya, banyak pengusaha sarang burung walet yang belum mengetahui hak dan kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Indef: Tinjau Ulang Insentif Fiskal di Kawasan Bebas

Ketentuan pemungutan pajak sarang burung walet itu sendiri diatur Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Tarif pajaknya ditetapkan sebesar 10%.

Perda tersebut menyebutkan dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Cara menghitungnya dengan mengalikan harga pasar sarang burung walet dengan volume sarang burung walet yang dijual. (Bsi)

Baca Juga: Ini Rapor Kinerja Ekspor pada April 2019

“Selama ini pengusaha burung walet tidak transparan, seharusnya setiap kali selesei transaksi mereka lapor ke Dispenda, tapi kewajiban itu tidak pernah dilakukan,” ujarnya, Minggu (19/6).

Baca Juga: Sesmenko: Pembebasan Cukai di FTZ Memang Tidak Tepat

Abdul menambahkan berdasarkan data Dispenda, terdapat sekitar 71 usaha sarang burung walet di wilayah pesisir Mamuju Utara. Ini belum termasuk sarang burung walet yang berada di wilayah pegunungan.

Dispenda terus berupaya mencari formulasi guna mengoptimalkan pemungutan pajak sarang burung walet. Formulasi itu diharapkan bisa mendeteksi transaksi penjualan sarang burung walet, agar potensi penerimaannya tidak hilang. 

Abdul juga mengakui, seperti dilansir rakyatsulbar.co, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak sarang burung walet hingga kini masih dalam tahap sosialisasi. Akibatnya, banyak pengusaha sarang burung walet yang belum mengetahui hak dan kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Indef: Tinjau Ulang Insentif Fiskal di Kawasan Bebas

Ketentuan pemungutan pajak sarang burung walet itu sendiri diatur Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Tarif pajaknya ditetapkan sebesar 10%.

Perda tersebut menyebutkan dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Cara menghitungnya dengan mengalikan harga pasar sarang burung walet dengan volume sarang burung walet yang dijual. (Bsi)

Baca Juga: Ini Rapor Kinerja Ekspor pada April 2019
Topik : sarang burung walet, perda, mamuju utara, sulawesi barat
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS