Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sering Dirujuk Pemerintah, Apa Itu C-Efficiency Ratio PPN?

A+
A-
1
A+
A-
1
Sering Dirujuk Pemerintah, Apa Itu C-Efficiency Ratio PPN?

DALAM rapat dengan DPR pada 28 Juni 2021, pemerintah mengajukan agenda reformasi di bidang pajak pertambahan nilai (PPN) melalui revisi UU KUP. Salah satu alasan yang dikemukakan ialah angka c-efficiency ratio yang belum optimal, yakni sebesar 0,6.

Lalu apa yang dimaksud dengan VAT c-efficiency ratio dan bagaimana interpretasinya? Apakah ada alternatif pengukuran lainnya?

C-Efficiency
PADA dasarnya, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi serta mengukur kinerja penerimaan PPN –maupun GST – di suatu negara. Simak pula ‘Apakah PPN dengan GST Berbeda?’.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Tujuan evaluasi dan pengukuran itu untuk meninjau optimal atau tidaknya kebijakan dan administrasi PPN terhadap penerimaan (Ebrill, et al., 2001). Pengukuran kuantitatif sangat berguna sebagai pertimbangan dalam mendesain reformasi pada bidang PPN.

Pengukuran kinerja penerimaan, khususnya PPN, bisa dilakukan melalui berbagai indikator. Mayoritas indikator tersebut menggunakan realisasi penerimaan PPN sebagai angka pembilang serta aktivitas ekonomi yang merefleksikan potensi PPN sebagai penyebut.

Pada awalnya, para akademisi dan pemangku kebijakan menggunakan suatu pengukuran sederhana, yaitu VAT ratio. Indikator ini dihitung secara sederhana, yaitu dengan rumus penerimaan PPN/PDB. Mayoritas buku-buku klasik mengenai PPN dan kebijakan pajak menggunakan VAT ratio sebagai indikator.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Namun, ada beberapa kelemahan dari indikator tersebut. Pertama, jika PDB digunakan sebagai penyebut. Pada dasarnya PDB merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas ekonomi, tidak hanya konsumsi yang merupakan objek dari PPN. Oleh karena itu, perhitungannya berpotensi bias.

Kedua, perbandingan antarnegara akan sulit dilakukan karena tiap negara memiliki tarif PPN bervariasi. Sebagai contoh, perbandingan kinerja penerimaan PPN dua negara dengan PDB relatif sama tapi tarif PPN yang berbeda, akan memberikan hasil yang bias. Negara dengan tarif PPN lebih besar akan relatif memiliki kinerja penerimaan PPN yang lebih baik. Singkatnya, tidak apple to apple.

Oleh karena itu, terdapat alternatif pengukuran lainnya. Semisal, VAT efficiency ratio yang dihitung dengan rumus penerimaan PPN/(tarif PPN x PDB). Pengukuran ini dianggap lebih tepat daripada pengukuran VAT ratio karena telah menggunakan variabel tarif PPN (standard rate). Dengan demikian, angka penyebut dianggap telah mempertimbangkan basis pajak yang lebih riil.

Baca Juga: DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Sebagai contoh, Indonesia memiliki PDB Rp15.432 triliun pada 2020. Dengan tarif 10%, potensi basis PPN diproyeksi senilai Rp1.543 triliun. Perhitungan potensi penerimaan PPN berbasis indikator ini juga beberapa kali dipergunakan dalam berbagai diskusi publik.

Pertanyaannya, apakah benar potensi penerimaan PPN adalah sebesar itu? Jawabannya belum tentu. Hal ini dikarenakan sama halnya seperti kritik pada VAT ratio, masih terdapat asumsi seluruh PDB seolah mencerminkan basis atau objek PPN. Itulah alasan munculnya VAT c-efficiency ratio.

Berbeda dengan efficiency ratio, c-efficiency ratio tidak menggunakan seluruh PDB sebagai komponen perhitungan. Akan tetapi, menggunakan komponen konsumsi dalam PDB saja. Rumus yang dipergunakan ialah penerimaan PPN/(tarif PPN x PDB dari sektor konsumsi). Dengan kata lain, indikator ini dirasa lebih tepat untuk menggambarkan potensi penerimaan PPN yang sebenarnya (Keen, 2013).

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Selain ketiga indikator di atas, setidaknya ada dua indikator lain. Pertama, VAT gross collection ratio. Dalam hal ini, yang diperhitungkan sebagai basis PPN adalah PDB yang berasal dari konsumsi rumah tangga secara spesifik.

Kedua, VAT gap. Indikator ini dihitung dengan cara mengukur selisih antara potensi dan realisasi penerimaan PPN. Adapun potensi penerimaan PPN berdasarkan pada estimasi dari data statistik ekonomi nasional yang lebih terperinci, seperti survei rumah tangga, tabel IO, dan sebagainya.

Kedua indikator ini dianggap lebih tepat tapi memiliki tantangan dalam pengukurannya. Tantangan tersebut diakibatkan oleh ketersediaan data dan kesulitannya dalam mengestimasi secara presisi. Apalagi, VAT gap juga sangat tergantung dari data penelitian serta model yang dipergunakan.

Baca Juga: Intensifikasi Pemungutan PPN pada Masa Pandemi

Tidak mengherankan jika perbandingan kinerja PPN antarnegara sangat jarang menggunakan VAT gross collection ratio dan VAT gap. Studi komparasi justru condong kepada penggunaan c-efficiency ratio (Ueda, 2017). Simpulannya, hingga kini c-efficiency ratio dianggap sebagai indikator yang paling mencerminkan aspek keandalan (reliable) sekaligus feasible. (kaw)

Topik : kelas pajak, PPN, kelas PPN, indikator pajak, c-efficiency ratio, GST

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 10:00 WIB
YUNANI

Ekonomi Belum Sembuh, Dosis Insentif Pajak Ditambah Tahun Depan

Sabtu, 18 September 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan