Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sepihak Terapkan Pajak Digital, Daya Saing Dagang 5 Negara Ini Turun

A+
A-
2
A+
A-
2
Sepihak Terapkan Pajak Digital, Daya Saing Dagang 5 Negara Ini Turun

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak 5 negara Uni Eropa yang menerapkan pajak digital secara unilateral melalui Digital Service Tax (DST) mengalami penurunan daya saing perdagangan internasional.

European Centre for International Political Economy menyajikan laporan berdasarkan pada data 2005 hingga 2019. Fokus negaranya adalah Austria, Perancis, Italia, Spanyol, dan Inggris. Kelima negara tersebut menerapkan DST dengan tarif berkisar 2 hingga 5%.

“Pasar negara Uni Eropa yang tidak menerapkan DST jauh lebih dinamis,” demikian penggalan kesimpulan dalam laporan tersebut, seperti dikutip dari Tax Notes International Volume 103 Nomor 2 edisi Juli 2021, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Dukung Iklim Bisnis, Uni Eropa Setuju Beri Insentif Pajak di Italia

Kelima negara tersebut memiliki justifikasinya untuk menerapkan DST. Mereka menganggap perusahaan yang menyediakan jasa digital membayar pajak terlalu kecil. Namun, laporan tersebut menilai ada alasan lain pengenaan DST.

Laporan itu menyebut daya saing digital dalam konteks perdagangan internasional kelima negara pada 2005 cukup kuat. Adapun daya saing tersebut diukur dengan melihat kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa dengan lebih efisien ketimbang mitra dagangnya.

Daya saing di sektor jasa digital kelima negara tersebut didapati lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Akan tetapi, hingga 2019, daya saing di sektor jasa digital tersebut menurun drastis. Intensitas dagang antara kelima negara tersebut dengan Amerika Serikat ditemukan mengalami penurunan.

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Kelima negara tersebut juga tertinggal dari Amerika Serikat dalam volume dagang per kapita, yang mencerminkan kapasitas dagang suatu negara. Dari segi indikator tersebut, kelompok negara tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5%.

Sementara itu, kelompok negara Uni Eropa lainnya yang tidak menerapkan DST justru memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 17% dalam periode yang sama. Selain itu, intensitas dagang antara kelompok ini dengan Amerika Serikat juga mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, volume dagang global secara agregat kelima negara yang menerapkan DST juga di bawah kelompok negara yang tidak menerapkan DST. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan jauh dari segi kinerja antara negara-negara yang menerapkan DST dan yang tidak.

Baca Juga: Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Namun demikian, laporan tersebut tidak ingin menyimpulkan ada atau tidaknya kausalitas kuat antara penerapan DST dan daya saing atau kinerja dagang. Mereka juga tidak ingin menyimpulkan perlu atau tidaknya pengenaan DST.

“Penting untuk menilai DST dengan memulai dari pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pajak tersebut memengaruhi pola kinerja jasa digital,” tutup laporan tersebut. (kaw)

Baca Juga: 5 Negara Ini Bakal Setop Pajak Digital, AS Siap Cabut Tarif Tambahan
Topik : Uni Eropa, pajak digital, digital service tax, DST, aksi unilateral

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 10:23 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Masih Ada 4 Negara Belum Setujui Konsensus Global, Ini Langkah OECD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

G-20 Tegaskan Dukung Konsensus Global, Aksi Unilateral Bakal Dihapus

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Kontribusi Pajak Minimum Global ke Penerimaan Sedikit, Ini Alasannya

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder