Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sepekan Larangan Ekspor CPO, KSP: Harga Migor Curah Cenderung Turun

A+
A-
1
A+
A-
1
Sepekan Larangan Ekspor CPO, KSP: Harga Migor Curah Cenderung Turun

Warga membeli minyak goreng curah saat operasi pasar minyak goreng curah di Balai Desa Tumpangkrasak, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (26/4/2022). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww.
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya ampuh menjaga pasokan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panutan Sulendrakusuma mengatakan saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun, meski belum terlalu signifikan.

"Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp20.000 [per liter]. Trennya melandai dan cenderung turun," kata Panutan dikutip dari siaran pers KSP, Rabu (4/5/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Kendati begitu, Panutan mengakui bahwa efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga memang membutuhkan waktu. Apalagi kebijakan tersebut baru berjalan satu minggu.

"Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan 1 minggu ini," ujarnya.

Menyusul kebijakan ini, Panutan melanjutkan, KSP dan kementerian/lembaga akan terus melakukan monitoring di lapangan. KPS juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak negatif bagi pengusaha dan pekebun kelapa sawit.

Baca Juga: DJBC Ungkap Dampak Penurunan Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar

"Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah," terangnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4/2022) KSP menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal, yakni penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan. (sap)

Baca Juga: Peraturan Baru, Batasan Harga CPO yang Bebas Bea Keluar Diturunkan

Topik : minyak goreng, inflasi, kebijakan 1 harga, CPO, minyak kelapa sawit, Jokowi, Permendag 22/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Agustus 2022 | 18:07 WIB
INDEKS HARGA KONSUMEN

Inflasi Tembus 4,94%, Begini Kata Menteri Keuangan dan Gubernur BI

Senin, 01 Agustus 2022 | 11:53 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Inflasi Juli 2022 Tembus 4,94%, Tertinggi Sejak 2015

Minggu, 31 Juli 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Subsidi dan Kompensasi BBM Sudah Capai Rp201,2 Triliun

Jum'at, 29 Juli 2022 | 17:30 WIB
IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

4 Proyek IKN Dikerjakan Korsel, Ada Immersed Tunnel Menuju Balikpapan

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober