KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sepekan Larangan Ekspor CPO, KSP: Harga Migor Curah Cenderung Turun

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 Mei 2022 | 11:30 WIB
Sepekan Larangan Ekspor CPO, KSP: Harga Migor Curah Cenderung Turun

Warga membeli minyak goreng curah saat operasi pasar minyak goreng curah di Balai Desa Tumpangkrasak, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (26/4/2022). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww.
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya ampuh menjaga pasokan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panutan Sulendrakusuma mengatakan saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun, meski belum terlalu signifikan.

"Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp20.000 [per liter]. Trennya melandai dan cenderung turun," kata Panutan dikutip dari siaran pers KSP, Rabu (4/5/2022).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Kendati begitu, Panutan mengakui bahwa efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga memang membutuhkan waktu. Apalagi kebijakan tersebut baru berjalan satu minggu.

"Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan 1 minggu ini," ujarnya.

Menyusul kebijakan ini, Panutan melanjutkan, KSP dan kementerian/lembaga akan terus melakukan monitoring di lapangan. KPS juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak negatif bagi pengusaha dan pekebun kelapa sawit.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

"Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah," terangnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4/2022) KSP menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal, yakni penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara