Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pemungutan PPh Pasal 26 atas Bunga Obligasi Subordinasi

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Pemungutan PPh Pasal 26 atas Bunga Obligasi Subordinasi

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas bunga obligasi subordinasi.

Perlu dipahami terlebih dahulu, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak di bidang perbankan. Dalam perkara ini, wajib pajak telah membuka kantor cabangnya (X Co) di Cayman Islands.

Otoritas pajak menyatakan pihaknya berhak memungut PPh Pasal 26 sebesar 20% atas transkasi pembayaran bunga obligasi subordinasi yang dilakukan wajib pajak kepada X Co. Hal ini dikarenakan sumber penghasilan bunga obligasi tersebut berasal dari Indonesia.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat transaksinya tersebut tidak dikenai PPh Pasal 26. Kewenangan pemungutan pajak atas pembayaran bunga obligasi subordinasi berada di tangan Pemerintah Cayman Islands.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak seluruh permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara di tingkat PK, Mahkamah Agung menerima permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Kronologi

WAJIB Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Berdasarkan pada fakta dalam persidangan serta penelitian atas dokumen dan keterangan para pihak, wajib pajak terbukti melakukan pembayaran bunga obligasi subordinasi ke X Co yang berada di Cayman Island senilai Rp105.984393794. Terhadap pembayaran bunga obligasi subordinasi tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Selanjutnya, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 57058/PP/M.IIIA/13/2014 tertanggal 11 November 2014, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 25 Februari 2015.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi PPh Pasal 26 masa pajak Desember 2008 senilai Rp105.984.393.794 yang dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak sepakat dengan koreksi Termohon PK dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, Pemohon PK telah membuka kantor cabang di Cayman Islands, yaitu X Co. Dengan kata lain, X Co merupakan bentuk usaha tetap (BUT) dari Pemohon PK yang berdomisili di Cayman Islands.

Dalam perkara ini, X Co melakukan pembayaran bunga obligasi subordinasi ke pemegang obligasi yang berada di Cayman Island pada masa pajak Desember 2008 senilai Rp105.984.393.994 Pemohon PK menyatakan pembayaran bunga obligasi subordinasi seharusnya tidak terutang PPh Pasal 26. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pembayaran bunga obligasi subordinasi tersebut dilakukan X Co kepada pemegang obligasi yang berkedudukan di Cayman Islands dan bukan di Indonesia.

Penerbitan obligasi dan pembayaran bunga atas obligasi tersebut seharusnya dikenakan pajak di Cayman Islands. Meskipun berstatus anak perusahaan Pemohon PK, X Co merupakan institusi terpisah dari Pemohon yang berdomisili di Cayman Islands.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PKB Terhadap Wajib Pajak Pemegang Kontrak Karya

Artinya, X Co tidak terikat aturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia tidak berhak untuk memungut pajak terhadap pembayaran bunga obligasi subordinasi tersebut,

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan pernyataan Pemohon PK. Pemohon PK melakukan koreksi karena sumber penghasilan atas pembayaran bunga obligasi subordinasi berasal dari Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon PK telah membayar bunga obligasi subordinasi dari Pemohon PK selaku wajib pajak dalam negeri kepada X Co sebagai wajib pajak luar negeri.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Termohon PK juga menunjukkan tidak ditemukan adanya surat keterangan domisili dan laporan keuangan atas X Co yang berada di Cayman Island. Perlu dipahami juga antara Pemerintah Indonesia dan Cayman Island tidak memiliki P3B.

Baca Juga: Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Dengan demikian, terhadap pembayaran bunga obligasi subordinasi tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Termohon PK berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukannya sudah benar dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Hakim

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding tidak dapat dipertahankan. Terdapat 2 pertimbangan Mahakamh Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi atas PPh Pasal 26 atas bunga obligasi subordinasi masa pajak Desember 2008 senilai Rp105.984.393.794 tidak dapat dipertahankan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak, terdapat cukup alasan unuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi atas Luas Tanah yang Dikenakan PBB

Kedua, Mahkamah Agung menilai Majelis Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan dalil Pemohon PK mengenai yurisdiksi pemungutan pajak. Pemungutan pajak atas transaksi pembayaran bunga obligasi subordinasi yang dilakukan X Co kepada pemegang obligasi menjadi kewenangan pemerintah Cayman Island sesuai asas lex loci contractus. Oleh karena itu, koreksi Termohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan PK cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 24 Mei 2017. (kaw)

Baca Juga: Sanksi Denda Keberatan dan Banding Lebih Ringan, Ini Kata Ditjen Pajak
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26, bunga, obligasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Ini Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 3,5%

Selasa, 21 September 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pemotong PPh Final Bunga Obligasi 10%

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?