Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

A+
A-
6
A+
A-
6
Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai jasa asuransi unit link yang dikecualikan dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Perlu dipahami, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak di bidang jasa asuransi.

Otoritas pajak menyatakan struktur premi asuransi unit link tersebut terdiri dari dua unsur, yakni unsur asuransi dan unsur investasi. Dalam unsur asuransi unit link tersebut, terdapat biaya yang harus dibayarkan konsumen, yakni biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya asuransi. Otoritas pajak berpendapat terhadap biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya asuransi memang termasuk penyerahan jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN.

Sementara itu, biaya-biaya yang berkaitan dengan unsur investasi dalam asuransi jiwa unit link meliputi biaya top-up dan biaya pengelolaan investasi. Menurut otoritas pajak, kedua biaya tersebut tidak termasuk jenis jasa asuransi yang dikecualikan dari pemungutan PPN.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan biaya pengelolaan investasi merupakan satu kesatuan dengan produk asuransi jiwa unit link. Menurutnya terhadap penyerahan jasa asuransi jiwa unit link tersebut seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 A ayat (3) huruf e UU PPN.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat pengelolaan investasi merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh perusahaan asuransi jiwa. Adapun produk asuransi unit link tersebut termasuk dalam produk asuransi jiwa.

Oleh karena itu, penyerahan atas produk asuransi unit link tersebut tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A ayat (3) huruf e UU PPN. Konsekuensinya, koreksi yang dilakukan otoritas pajak atas DPP PPN yang berasal dari biaya pengelolaan investasi unit link tidak dapat dipertahankan.

Dengan demikian, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55230/PP/ M.IB/16/2014 tanggal 17 September 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 24 Desember 2014.

Baca Juga: Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) masa pajak Mei senilai Rp11.306.695.617 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat penyerahan yang bukan termasuk jasa asuransi belum dipungut PPN.

Perlu dipahami, Termohon PK merupakan pengusaha yang bergerak di bidang usaha jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan perusahaaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai keugian asuransi, dan konsultan asuransi.

Baca Juga: NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, dalam menjalankan bisnisnya Termohon PK menawarkan asuransi unit link. Sebagai informasi, suatu produk asuransi tergolong sebagai asuransi unit link apabila memenuhi tiga kriteria.

Pertama, nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut. Kedua, nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit. Ketiga, mengandung pertanggungan risiko kematian alami.

Adapun struktur premi asuransi unit link tersebut terdiri dari dua unsur, yakni unsur asuransi dan unsur investasi. Dalam unsur asuransi unit link, terdapat biaya yang harus dibayarkan konsumen, yakni biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya asuransi. Pemohon PK berpendapat terhadap biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya asuransi memang termasuk penyerahan jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN.

Baca Juga: Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Sementara itu, biaya-biaya yang berkaitan dengan unsur investasi dalam asuransi jiwa unit link ialah biaya top-up dan biaya pengelolaan investasi. Menurut Pemohon PK, biaya top-up dan biaya pengelolaan investasi tidak termasuk jenis jasa asuransi yang dikecualikan dari pemungutan PPN.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Pemohon PK memutuskan untuk melakukan koreksi. Menurutnya, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Menurut Termohon PK, biaya pengelolaan investasi merupakan satu kesatuan dengan produk asuransi jiwa unit link. Terhadap penyerahan jasa asuransi jiwa unit link tersebut dikecualikan dari pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 A ayat (3) huruf e UU PPN.

Baca Juga: Setelah Pungut PPN, Oman Bakal Kenakan PPh Orang Pribadi Mulai 2024

Pendapat Termohon PK tersebut juga didukung dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor KEP-104/BL/2006. Berdasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-104/ BL/2006, biaya pengelolaan investasi asuransi unit link merupakan bagian dari premi asuransi jiwa. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK seharusnya dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Mahkamah Agung memberikan dua pertimbangan hukum sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPN masa pajak Mei senilai Rp11.306.695.617 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN Akibat Selisih Penerimaan Kas dan Saldo Piutang

Kedua, dalam perkara a quo, biaya pengelolaan investasi unit link yang merupakan bagian dari satu kesatuan asuransi jiwa yang tidak terutang PPN. Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Dorong Fasilitas Endorsement, Petugas Pajak Sebut WP Bisa Untung Besar
(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 September 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Kemplang Pajak Sampai Ratusan Juta, Tanah Milik Direktur Ini Disita

Sabtu, 17 September 2022 | 14:30 WIB
KP2KP SINJAI

Rumah Mewah Ini Didatangi Petugas Pajak, Ternyata Belum Setor PPN KMS

Sabtu, 17 September 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Wah! Ternyata Banyak WP Tak Tahu Pemanfaatan MAP dalam Sengketa Pajak

Sabtu, 17 September 2022 | 10:00 WIB
UNI EMIRAT ARAB

Pertama di Dunia, UEA Luncurkan VAT Refund Paperless Untuk Turis Asing

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara