Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Biaya Entertainment Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

A+
A-
2
A+
A-
2
Sengketa Biaya Entertainment Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai biaya entertainment sebagai pengurang penghasilan bruto.

Otoritas pajak melakukan koreksi karena terdapat biaya entertainment yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya entertainment yang dimaksud berupa biaya yang digunakan untuk kegiatan golf, gathering, pembelian bingkisan, dan kegiatan outing.

Biaya entertainment yang dikeluarkan wajib pajak tidak berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, biaya tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan biaya entertainment yang dikeluarkannya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam konteks ini, wajib pajak dapat membuktikan biaya entertainment tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai terdapat sebagian koreksi biaya entertainment yang dapat dipertahankan dan sebagian yang tidak dapat dipertahankan.

Dalam perkara ini, wajib pajak telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku mengenai pembebanan biaya entertainment dan sejenisnya. Biaya entertainment yang dikeluarkan wajib pajak tersebut terbukti berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Oleh karena itu, biaya entertainment senilai Rp126.574.675 dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Selain itu, koreksi otoritas pajak atas penyesuaian fiskal negatif senilai Rp152.696.839.156 juga tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 38092/PP/M.II/15/2012 tanggal 10 Mei 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 16 Agustus 2012.

Terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pertama, koreksi pengurangan penghasilan bruto atas beban entertainment senilai Rp126.574.675. Kedua, koreksi penyesuaian fiskal negatif senilai Rp152.696.839.156.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat biaya entertainment yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Biaya entertainment yang dimaksud berupa biaya yang digunakan untuk kegiatan golf, gathering, pembelian bingkisan, dan kegiatan outing. Adapun biaya yang telah dikeluarkan Termohon PK tersebut tidak digunakan untuk kepentingan karyawan, melainkan untuk pelanggannya.

Dengan begitu, Pemohon PK menyimpulkan biaya entertainment yang dikeluarkan Termohon PK tidak berhubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, biaya entertainment tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto Termohon PK.

Selain itu, Pemohon PK juga melakukan koreksi penyesuaian fiskal negatif. Koreksi ini berkaitan dengan piutang tak tertagih. Menurut Pemohon PK, piutang tak tertagih tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebab, Termohon PK tidak dapat memenuhi persyaratan piutang tak tertagih yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan yang berlaku

Sebaliknya, Termohon PK menolak seluruh koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK menyatakan biaya entertainment yang dikeluarkannya ialah sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Biaya entertainment tersebut berupa biaya untuk golf, gathering, pembelian bingkisan, dan kegiatan outing. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan memang untuk kepentingan pelanggan dan bertujuan mendorong kelancaran kegiatan bisnisnya.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Pernyataan Termohon PK tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ.22/1986. Surat edaran tersebut menyebutkan biaya entertainment, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan biaya entertainment digunakan untuk kepentingan usaha. Dalam konteks ini, Termohon PK dapat membuktikan biaya entertainment tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha.

Sementara itu, untuk koreksi penyesuaian fiskal negatif, Termohon PK menanggapi pihaknya telah memenuhi persyaratan piutang tak tertagih yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Cara Hitung PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi pengurangan penghasilan bruto dari beban entertainment Rp126.574.675 dan koreksi pos penyesuaian fiskal negatif senilai Rp152.696.839.156 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Termohon PK telah menyampaikan bukti pendukung untuk membuktikan dalilnya. Biaya entertainment yang dikeluarkan Termohon PK berhubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Baca Juga: Opsen PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Bukan untuk Jangka Pendek

Dengan begitu, biaya entertainment yang dikeuarkan Termohon PK dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 25, biaya entertainment

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:46 WIB
Biaya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak berhubungan dengan 3m seharusnya tidak bisa menjadi pengurang dan hal ini sering menjadi loophole yang dimanfaatkan WP, maka dari itu ada baiknya pemerintah membuat kebijakan secara detail terkait apa apa saja yang seharusnya tidak boleh dibeb ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Agustus 2021 | 10:00 WIB
INGGRIS

Kalah di Pengadilan, Otoritas Pajak Kembalikan Uang Rp1,5 Triliun

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 20:20 WIB
SE-02/SP/2021

Ketentuan Prosedur Layanan Tatap Muka di Pengadilan Pajak Direvisi

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 17:50 WIB
RAPBN 2022

Kejar Penerimaan, Kemenangan di Pengadilan Pajak Perlu Ditingkatkan

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 17:00 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Tuntaskan Piutang BLBI, Kejaksaan Incar Pelanggaran Pajak Obligor

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi