Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan usulan calon hakim agung (CHA), termasuk untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak.
Jubir KY Miko Ginting mengatakan penerimaan pada akhir tahun ini terbuka untuk mengisi kebutuhan 2 hakim agung TUN khusus pajak. Dia menyampaikan KY berupaya untuk menjaring banyak kandidat ikut serta dalam seleksi CHA TUN khusus pajak.
"KY berupaya menjaring kepada lumbung-lumbung calon potensial dalam rangka sosialisasi dan penjaringan," katanya Selasa (23/11/2021).
Miko menuturkan proses seleksi CHA TUN khusus pajak memiliki tantangan dalam menjaring kandidat yang memenuhi ketentuan kompetensi sebagai hakim agung. Hal tersebut menjadi faktor utama tidak adanya CHA TUN pajak yang lolos pada seleksi sebelumnya.
Dia menuturkan tantangan tersebut berada di luar kewenangan KY. Oleh karena itu, optimalisasi dilakukan menjaring lebih banyak calon potensial untuk mengisi posisi sebagai calon hakim agung TUN khusus pajak.
"KY menyadari bahwa ada tantangan dari sisi undang-undang terkait persyaratan calon. Tantangan ini berada di luar domain KY," ungkapnya.
Seperti diketahui, seleksi CHA kembali dilakukan untuk memenuhi permintaan MA mengenai pengisian kekosongan jabatan hakim agung sebanyak 8 orang CHA dan jabatan hakim ad hoc berjumlah 3 orang calon.
Sebanyak 8 posisi CHA dicari untuk mengisi posisi 1 hakim agung di kamar perdata, 4 hakim agung di kamar pidana, 1 hakim agung di kamar agama, serta 2 hakim agung di kamar TUN khusus pajak.
KY mencari CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pendaftaran seleksi dilakukan secara daring.
KY tidak melayani pendaftaran secara langsung. Mengingat situasi pandemi yang belum sepenuhnya aman. Proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan pendaftaran akan dilakukan secara online melalui www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
