Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Selain Peserta Tax Amnesty, Hanya Wajib Pajak OP yang Bisa Ikut PPS

A+
A-
33
A+
A-
33
Selain Peserta Tax Amnesty, Hanya Wajib Pajak OP yang Bisa Ikut PPS

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Program pengungkapan sukarela (PPS) atas harta perolehan 2016—2020 hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (9/11/2021).

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan skema kebijakan II PPS tersebut hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak badan seharusnya sudah patuh memenuhi ketentuan pajak.

“Wajib pajak badan memang tidak [bisa memanfaatkan skema kebijakan II PPS] karena seharusnya setelah tax amnesty menjadi lebih tertib. Wajib pajak badan pembukuannya lengkap sehingga mendapatkan perlakuan berbeda," katanya.

Baca Juga: Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Seperti diketahui, sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS dibagi menjadi 2 skema kebijakan. Skema kebijakan I (perolehan harta 1985-2015) berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Selain mengenai kebijakan PPS yang ada dalam UU HPP, ada juga bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak. Kemudian, ada pula bahasan tentang strategi pemerintah dalam upaya menurunkan angka sengketa pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi, pemerintah masih perlu memberikan kebijakan khusus. Salah satunya melalui PPS.

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

“Mayoritas yang belum tertib itu memang wajib pajak orang pribadi. Jadi, kesempatan ini diberikan kepada orang pribadi untuk kebijakan II PPS," ujarnya.

Yoga berharap wajib pajak orang pribadi mendeklarasikan hartanya melalui skema kebijakan II PPS. Terhadap wajib pajak yang turut serta dalam kebijakan II PPS tidak akan diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun pajak 2016 hingga 2020. Simak ‘Ikut Program Pengungkapan Sukarela, WP Bakal Dapat Perlakuan Ini’. (DDTCNews/Kontan)

Optimisme Pemerintah

Pemerintah optimistis penerimaan pajak sepanjang 2021 berpeluang melampaui outlook senilai Rp1.176,3 triliun. Pasalnya, penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya tren pertumbuhan.

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Pada Juli 2021, penerimaan pajak tercatat tumbuh sebesar 7,6%. Pada Agustus, penerimaan pajak tercatat masih mampu tumbuh hingga 9,52%. Yang terbaru, penerimaan pajak pada September 2021 dilaporkan tumbuh sebesar 13,25%.

"Dari bulan ke bulan menunjukkan tren perkembangan yang sangat baik sehingga menimbulkan optimisme kita akan mampu mengoptimalkan penerimaan pada tahun ini," ujar Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Risiko Shortfall

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan ada peluang untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 1.229,6 triliun. Hal ini berkaca dari pola rebound penerimaan pajak selama tiga bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan penanganan masalah kesehatan berpengaruh.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Namun demikian, risiko shortfall – selisih kurang realisasi dan target – tetap ada. DDTC Fiscal Research memproyeksi penerimaan pajak tahun ini senilai Rp1.194 triliun atau shortfall sekitar Rp27 triliun dari target akhir 2021. Angka itu melampaui outlook pemerintah sebelumnya senilai Rp1.142 triliun.

“Selain itu, pencapaian tahun 2021 ini akan membuat target penerimaan pajak 2022 sebesar Rp1.265 triliun akan relatif achievable,” ujar Bawono. (Kontan)

Upaya Menurunkan Angka Sengketa Pajak

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan upaya untuk menurunkan sengketa pajak terbagi atas 3 kategori. Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Kedua, perubahan regulasi kebijakan perpajakan. Pada aspek ini, otoritas sudah melakukan beberapa kegiatan seperti menerbitkan UU Cipta Kerja di bidang perpajakan dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perpajakan dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam menangani sengketa perpajakan. Simak pula ‘Sebagian Besar Putusan PK oleh MA Menguatkan Putusan Pengadilan Pajak’. (DDTCNews)

RUU HKPD

Komisi XI DPR bersama pemerintah pusat terus mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah (pemda) terkait dengan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Wakil Ketua Komisi XI Fathan mengatakan Komisi XI dan pemerintah ingin menghimpun berbagai aspirasi pemda untuk menyempurnakan RUU HKPD. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu memperkuat fiskal daerah sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

"RUU HKPD ini didesain agar ada satu skema fiskal yang adil antara daerah yang kaya dan juga daerah-daerah yang miskin sehingga rumusan kami adalah rumusan yang lebih berkeadilan," katanya. (DDTCNews)

Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Akbar Harfianto mengatakan sejak 2010, rata-rata tarif cukai hasil tembakau (CHT) meningkat 10,25% setiap tahunnya.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Pada periode tersebut, rata-rata tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia adalah sebesar 8%. Khusus pada 2020, ketika tarif CHT secara rata-rata naik 23,5%, peredaran rokok ilegal merangkak naik dari 3,03% pada 2019 menjadi 4,86% pada 2020.

"Dengan tingginya kenaikan tarif, ada kecenderungan rokok ilegal menjadi naik. Ini yang perlu kita dalami," ujar Akbar. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, UU HPP, tax amnesty, PPS, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Diingatkan Lagi, Ikut PPS Tak Perlu Repot ke Kantor Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Pemutihan Denda PBB Diadakan Lagi, Warga Diimbau Lunasi Tunggakan

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif Pajak Daerah di Provinsi Bali

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan