Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ikut Program Pengungkapan Sukarela, WP Bakal Dapat Perlakuan Ini

A+
A-
40
A+
A-
40
Ikut Program Pengungkapan Sukarela, WP Bakal Dapat Perlakuan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ada beberapa ketentuan yang akan berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta perolehan 2016-2020 dalam program pengungkapan sukarela pada 1 Januari-30 Juni 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), untuk mengikuti program tersebut, wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta.

“Direktur jenderal pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak orang pribadi,” bunyi Pasal 10 ayat (6) UU HPP yang disahkan DPR pada 7 Oktober 2021, dikutip pada Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan, berlaku 3 ketentuan. Pertama, tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Ketentuan pertama itu dikecualikan jika ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

Kedua, kewajiban perpajakan yang dimaksud pada ketentuan pertama meliputi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, PPh atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Ketiga, data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Adapun ketentuan pada poin ketiga juga berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty yang mengikuti program pengungkapan sukarela. Peserta tax amnesty ini bisa mengungkapkan harta perolehan 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015.Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Seperti diberitakan sebelumnya, peserta tax amnesty yang mengikuti program pengungkapan sukarela juga akan dibebaskan dari sanksi administratif dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Simak ‘Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty yang Ikut PPS Bisa Bebas Sanksi 200%’. (kaw)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : UU HPP, pajak, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya