Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Selain Insentif Pajak, Asosiasi Maskapai Butuh Keringanan Biaya PJP4U

A+
A-
1
A+
A-
1
Selain Insentif Pajak, Asosiasi Maskapai Butuh Keringanan Biaya PJP4U

Ilustrasi. Penumpang berjalan menuju tempat duduk sebelum pesawat lepas landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi maskapai penerbangan, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah tetap mendukung pemulihan usaha penerbangan hingga 2021, setelah mengalami tekanan berat akibat pandemi virus Corona.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan manfaat insentif yang berlaku saat ini sangat dirasakan pelaku usaha. Namun, ia berharap pemerintah memberikan insentif lain untuk mendukung pemulihan sektor angkutan udara.

"Dalam situasi seperti ini, karena kami minusnya sudah dalam, bantuan apapun pasti akan sangat berarti. Insentif pajak ini salah satunya," katanya kepada DDTCNews, dikutip Jumat (9/10/2020).

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/2020, maskapai berhak memperoleh insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 50% PPh Pasal 25. Menurut Denon, maskapai yang memanfaatkan insentif pajak tersebut cukup banyak.

Namun, biaya yang dikeluarkan perusahaan maskapai bukan hanya membayar pajak saja. Maskapai juga membayar biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

“Biaya PJP4U pada masa pandemi justru membengkak karena banyak pesawat tidak terbang dan hanya diparkir,” tutur Denon.

Baca Juga: Perluasan Insentif PPnBM DTP Mobil, Download Aturannya di Sini

Dia menilai biaya PJP4U terasa makin berat jika maskapai memiliki puluhan hingga ratusan pesawat yang parkir berbulan-bulan akibat pandemi. Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan subsidi atas biaya PJP4U.

Dia juga berharap ada penyederhanaan prosedur impor sparepart pesawat karena barang itu masuk kategori pelarangan atau pembatasan (lartas). Meski sudah ada prosedur post border dari Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dia menilai maskapai tetap harus melewati pemeriksaan setelah barangnya keluar pelabuhan.

"Seharusnya ada proses yang lebih sederhana. Pengimpor ini adalah pemilik izin angkutan udara, tentu dia mengimpor dalam kaitan kebutuhan sparepart pesawatnya," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Presiden Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Karyawan

Topik : insentif pajak, stimulus ekonomi, asosiasi maskapai penerbangan, INACA, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 07 April 2021 | 21:30 WIB
PANDEMI COVID-19
Rabu, 07 April 2021 | 21:00 WIB
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Rabu, 07 April 2021 | 18:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK