AMERIKA SERIKAT

Sederet Selebriti Dunia yang Masuk Pandora Papers

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Oktober 2021 | 19:00 WIB
Sederet Selebriti Dunia yang Masuk Pandora Papers

Shakira. (foto: instagram Shakira)

NEW YORK, DDTCNews – Selebritas dunia ikut tercantum dalam dokumen Pandora Papers lantaran diduga memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Beberapa nama tenar di dunia hiburan disebutkan dalam Pandora Papers. Pesohor tersebut antara lain Elton John, Ringo Starr, Shakira, Claudia Schiffer, dan Julio Iglesias.

"Elton John, Ringo Starr, dan Shakira disebut dalam Pandora Papers karena melakukan transaksi keuangan di negara surga pajak," sebut Rolling Stone dalam pemberitaannya, dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga:
Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Shakira, John, Starr, dan Schiffer dikabarkan telah mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak dan aktif melakukan transaksi keuangan. Yurisdiksi perusahaan tersebut tercatat antara lain di British Virgin Islands, Panama, dan Bahama.

Menyikapi laporan tersebut, juru bicara Sharika memberikan keterangan terkait dengan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Menurutnya, perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada otoritas pajak Spanyol dan menjalankan operasi secara transparan.

"Pada saat itu, perusahaan didirikan untuk tujuan operasional tertentu. Saat ini mereka tidak memiliki pendapatan dan aktivitas bisnis apapun. Perusahaan juga sedang dalam proses likuidasi," ujarnya.

Baca Juga:
WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Hal senada diungkapkan oleh juru bicara supermodel Claudia Schiffer. Menurutnya, kliennya telah patuh menunaikan kewajiban sebagai pembayar pajak di Inggris.

"Dia [Schiffer] membayar pajak dengan benar di Inggris," tuturnya.

Untuk diketahui, Pandora Papers dirilis The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), organisasi jurnalistik nonprofit yang bermarkas di AS. Mereka mengerahkan 600 jurnalis yang tersebar di 177 negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan liputan investigasi.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Pandora Papers terdiri atas 2,94 terabytes informasi rahasia dari 14 penyedia layanan asing. Perinciannya terdiri dari 6,4 juta berkas, 2,9 juta gambar dan foto, 716 email, serta dokumen lain terdiri dari presentasi, rekaman suara, video, hingga spreadsheets.

Pandora Papers ini mengungkap dokumen transaksi keuangan dalam 5 dekade terakhir, dengan mayoritas transaksi terjadi di antara 1996 hingga 2020. Investigasi ini memberi gambaran secara luas mengenai praktik penghindaran pajak skala global. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21