BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
MANILA, DDTCNews – Biro Pendapatan Dalam Negeri (Bureau of Internal Revenue/BIR) Filipina mulai menyederhanakan persyaratan dokumenter dalam mengklaim pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).
Komisaris BIR Caesar Dulay mengatakan otoritas saat ini sudah menerbitkan Revenue Memorandum Circular 14-2021 guna mempercepat proses restitusi di tengah pandemi Covid-19. Adapun peraturan tersebut mulai berlaku pada 19 Januari 2021.
"Yang paling utama adalah pengurangan jumlah surat atau dokumen, serta tidak diserahkannya fotokopi faktur penjualan atau kuitansi atas pembelian dan penjualan barang atau jasa," bunyi pernyataan BIR, dikutip Senin (8/2/2021).
BIR menjelaskan beleid tersebut telah mengurangi jumlah dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan restitusi PPN dari 39 menjadi 30 jenis di antaranya seperti cukup dengan menunjukkan salinan asli dari dokumen dan mengirim salinan pindaiannya.
Selain itu, beberapa dokumen yang sebelumnya perlu legalisasi, kini sudah tidak dipersyaratkan lagi. Jumlah dokumen yang perlu dilegalisasi atau disertifikasi oleh lembaga atau penerbit juga berkurang menjadi 5 dari sebelumnya 16 jenis.
Jumlah surat pernyataan yang diaktakan juga turun menjadi hanya 2 dari semula 5 jenis.BIR menilai kemudahan pengajuan restitusi PPM ini juga sejalan dengan UU 11032 tentang Kemudahan Berusaha dan UU Penyampaian Layanan Pemerintah yang Efisien tahun 2018.
Seperti dilansir philstar.com, BIR menargetkan penerimaan pajak sebesar P2,08 triliun atau Rp606,42 triliun tahun ini, atau tumbuh 7% dibanding realisasi 2020 yang senilai P1,94 triliun atau Rp565,6 triliun. Untuk PPN, otoritas menargetkan setoran tumbuh 16% menjadi P405,25 miliar atau Rp118,1 triliun, dari P350 miliar atau Rp102,04 triliun pada tahun lalu. (rig)
