Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sebelum Kena Razia Besar-Besaran, WP Diminta Pakai Keringanan Pajak

2
2

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengimbau para pemilik kendaraan bermotor untuk segera membayar tunggakan pajak kendaraan dengan memanfaatkan keringanan pajak yang berakhir pada tahun ini.

Kepala BPRD Jakarta Faisal Syarifuddin mengatakan setelah pemberian keringanan berakhir, pemerintah daerah akan melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang masih bandel tidak melunasi tunggakan pajaknya. Mobil atau sepeda motor bisa disita.

“Tahun ini masih belum ada rencana untuk merazia secara besar-besaran. Namun, kami berencana untuk mengadakan razia gabungan pada tahun depan. Apabila mereka sudah menunggak pajak kendaraan selama 2 tahun maka sesuai aturan yang berlaku maka datanya akan dihapus,” jelasnya.

Baca Juga: Elizabeth Warren: Sekarang Saatnya Pajak Kekayaan

Seperti diketahui, keringanan pajak ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 89/2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019.

Selain itu, ada pula Peraturan Gubernur No. 90/2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah yang juga menjadi bagian dari payung hukum keringanan pajak yang diberikan.

Program yang mulai dijalankan sejak 16 September hingga 30 Desember 2019 ini, sambung Faisal, sudah mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Faisal berharap kebijakan ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kewajiban perpajakan para wajib pajak.

Baca Juga: Gubernur Anies akan Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak

Program tersebut diselenggarakan oleh BPRD untuk meringankan pokok pajak dan membebaskan sanksi pajak untuk kendaraan bermotor. Pasalnya, masyarakat Jakarta yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor cukup banyak, yaitu sekitar 35%.

Program peringanan pajak kendaraan bermotor ini diberikan keringanan sampai akhir Desember 2019. Keringanan sebesar 50% diberikan kepada setiap kendaraan DKI Jakarta yang memiliki tunggakan pokok PKB dan BBNKB2 sampai 2012.

Sementara, untuk tunggakan BBNKB2 dari 2013 – 2016 akan dikenakan keringanan sebesar 25% dan penghapusan sanksi administrasi.

Baca Juga: Tinggal 2 Hari Lagi Program Sunset Policy IV Berakhir

“Kami berharap program ini dipergunakan sebaik – baiknya oleh warga DKI Jakarta supaya tidak kena razia pajak kendaraan yang dilakukan secara besar – besaran pada tahun depan,” imbuh Faisal, seperti dilansir kompas.com. (MG-avo/kaw)

“Tahun ini masih belum ada rencana untuk merazia secara besar-besaran. Namun, kami berencana untuk mengadakan razia gabungan pada tahun depan. Apabila mereka sudah menunggak pajak kendaraan selama 2 tahun maka sesuai aturan yang berlaku maka datanya akan dihapus,” jelasnya.

Baca Juga: Elizabeth Warren: Sekarang Saatnya Pajak Kekayaan

Seperti diketahui, keringanan pajak ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 89/2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019.

Selain itu, ada pula Peraturan Gubernur No. 90/2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah yang juga menjadi bagian dari payung hukum keringanan pajak yang diberikan.

Program yang mulai dijalankan sejak 16 September hingga 30 Desember 2019 ini, sambung Faisal, sudah mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Faisal berharap kebijakan ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kewajiban perpajakan para wajib pajak.

Baca Juga: Gubernur Anies akan Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak

Program tersebut diselenggarakan oleh BPRD untuk meringankan pokok pajak dan membebaskan sanksi pajak untuk kendaraan bermotor. Pasalnya, masyarakat Jakarta yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor cukup banyak, yaitu sekitar 35%.

Program peringanan pajak kendaraan bermotor ini diberikan keringanan sampai akhir Desember 2019. Keringanan sebesar 50% diberikan kepada setiap kendaraan DKI Jakarta yang memiliki tunggakan pokok PKB dan BBNKB2 sampai 2012.

Sementara, untuk tunggakan BBNKB2 dari 2013 – 2016 akan dikenakan keringanan sebesar 25% dan penghapusan sanksi administrasi.

Baca Juga: Tinggal 2 Hari Lagi Program Sunset Policy IV Berakhir

“Kami berharap program ini dipergunakan sebaik – baiknya oleh warga DKI Jakarta supaya tidak kena razia pajak kendaraan yang dilakukan secara besar – besaran pada tahun depan,” imbuh Faisal, seperti dilansir kompas.com. (MG-avo/kaw)

Topik : pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, razia, keringanan pajak, DKI Jakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI