SARA, Reformasi Perpajakan yang Sesungguhnya

SALAH satu faktor yang memengaruhi besaran tax ratio ialah tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa yang disebut dengan good governance. Good governance di bidang perpajakan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah sebenarnya lebih berfokus pada penyempurnaan e-governance.

Hal ini terlihat dengan banyaknya inovasi berbasis e-governance seperti e-filling, e-faktur, e-bupot. Tentu penyempurnaan e-governance akan menjadikan administrasi perpajakan lebih transparan, akuntabel, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan.

Namun, penyempurnaan e-governance di bidang perpajakan hanyalah bagian kecil dari reformasi perpajakan yang sesungguhnya dibutuhkan saat ini. Semi-Autonomous Revenue Authorities atau SARA justru merupakan grand-design reformasi perpajakan yang sesungguhnya.

SARA sebenarnya ialah pelepasan lembaga pemungut pajak, dalam hal ini Ditjen Pajak (DJP), dari bayang-bayang Kementerian Keuangan. SARA menjadikan lembaga pemungut pajak menjadi lembaga yang independen. Lantas, mengapa SARA merupakan hal yang perlu dilakukan?

Analoginya, DJP adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga tersebut masih tinggal serumah dengan mertua. Meski keluarga itu memisahkan pengeluaran dan aturan mendidik anak dari campur tangan mertua, tetap saja ada keputusan yang diambil dipengaruhi mertua.

Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan. Lain jika keluarga tersebut memiliki rumah sendiri, mengelola pengeluaran dan mendidik anak dengan cara mereka. Keluarga itu lebih bebas mengambil keputusan terbaik dan lebih memiliki tanggung jawab atas keputusannya.

Begitu pula dengan DJP yang masih berpegang pada kebijakan dan izin Kemenkeu, sehingga menghambat kinerja untuk mengoptimalkan penerimaan. Kebijakan perpajakan saat ini masih dipengaruhi unsur selain penerimaan karena berada dibawah kendali Kementerian Keuangan.

Dengan SARA, lembaga pemungut pajak dapat menentukan kebijakannya sendiri mulai pengelolaan anggaran, perekruitan dan penempatan sumber daya manusia (SDM), hingga keputusan strategis guna mengoptimalisasi penerimaan pajak.

Dengan SARA, rantai birokrasi akan lebih pendek sehingga pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih maksimal. Dengan SARA, lembaga pemungut pajak lebih berani berinovasi dalam melakukan berbagai terobosan dalam memaksimalkan pemungutan pajak.

Lebih Efisien
SARA akan lebih lebih efisien dalam pengelolaan anggaran, Dari segi transparansi dan akuntabilitas anggaran juga lebih baik. Dengan SARA pula, lembaga pemungut pajak dapat mengisi lembaganya dengan kuantitas,kualifikasi serta penempatan SDM yang dibutuhkan.

Dengan pengelolaan SDM yang independen, lembaga pemungut pajak akan diisi SDM yang lebih profesional, sehingga meningkatkan daya tanggap atas permasalahan wajib pajak. Dengan respons cepat, lembaga pemungut pajak meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan SARA, maka keputusan strategis dalam optimalisasi penerimaan pajak dapat lebih efektif dan efisien. SARA akan menjadikan lembaga pemungut pajak lebih memiliki tanggung jawab untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

SARA sudah dilakukan di banyak negara dan efektif meningkatkan kinerja lembaga perpajakan yang berujung pada peningkatan penerimaan pajak. Peru misalnya, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, SARA di Meksiko, Venezuela, dan Bolivia mampu menurunkan tingkat korupsi.

(Disclaimer)