Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sampah Plastik Dunia Menggunung, OECD Usul Cakupan Cukai Diperluas

A+
A-
0
A+
A-
0
Sampah Plastik Dunia Menggunung, OECD Usul Cakupan Cukai Diperluas

Ilustrasi. Pemulung mencari barang bekas di tumpukan sampah plastik di salah satu ruas jalan di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (3/7/2021). ANTARAFOTO/Basri Marzuki/foc.

PARIS, DDTCNews - Volume sampah plastik global diperkirakan bisa meningkat hampir 3 kali lipat pada 2060 dan setengahnya akan menumpuk di tempat pembuangan akhir.

Merujuk pada laporan terbaru bertajuk Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060, OECD menyebut kebijakan yang radikal diperlukan untuk menekan permintaan plastik dan mendorong daur ulang plastik.

"Jika kita menginginkan dunia yang bebas dari polusi plastik, kita perlu mengambil tindakan yang tegas dan terkoordinasi secara global," ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam keterangan resmi, Jumat (3/6/2022).

Baca Juga: Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Menurut Cormann, salah satu kebijakan yang dapat diambil pemerintah di berbagai negara adalah mengenakan cukai atas plastik. Cukai adalah salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menekan permintaan produk-produk plastik sekali pakai.

Saat ini, sudah terdapat 127 negara yang menerapkan cukai atas plastik sekali pakai atau bahkan melarang penggunaan produk tersebut. Menurut OECD, cakupan cukai plastik masih terlalu sempit dan belum sepenuhnya menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan.

Sebagai contoh, banyak negara yang selama ini hanya berfokus pada kantong plastik dalam kebijakan cukainya. Bukannya menekan jumlah sampah, langkah tersebut justru meningkatkan sampah berbahan dasar selain plastik.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

"Cakupan kebijakan perlu diperluas dan implementasi perlu diperluas untuk mendukung pengurangan sampah plastik secara struktural," tulis OECD dalam laporannya.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendorong pemilahan dan daur ulang sampah plastik. Daur ulang sampah plastik baru akan terjadi dalam skala besar bila kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi pelakunya. (rig)

Baca Juga: WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP
Topik : prancis, oecd, pajak, pajak internasional, cukai, cukai plastik, kebijakan perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Makin Leluasa Awasi WP, Muncul Wacana Tak Ada Lagi Pemutihan Pajak

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 07:30 WIB
KOTA MATARAM

Restoran yang Tak Jujur Lapor Omzet Diperiksa, Siap-Siap Kena Denda

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober