ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB
Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Petugas KP2KP Empat Lawang saat memberikan asistensi kepada salah satu wajib pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak bisa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan, tentu saja harus atas kemauan sendiri.

Apabila ternyata disadari ada kesalahan pada pengisian SPT yang telah dikirimkan, wajib pajak bisa membetulkannya sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP).

"Jika pembetulan SPT menyatakan lebih bayar maka harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan, yakni 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak," tulis KP2KP Empat Lawang, Sumatera Selatan dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (18/4/2024).

Baca Juga:
Belasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWP

Jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi.

Sanksi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sanksi dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KUP.

Penjelasan di atas merupakan respons dari KP2KP Empat Lawang kepada seorang wajib pajak yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang. Dirinya ingin mengubah SPT Tahunan tahun pajak 2022.

Baca Juga:
Perusahaan Beri Hadiah Undian ke Karyawan, Kapan Terutang Pajaknya?

Sebelum menjadi ASN, wajib pajak tersebut sempat bekerja di perusahaan swasta pada Januari hingga Mei 2022. Pada Jadi tahun yang sama, dirinya mulai bekerja sebagai ASN.

"Namun, saat melaporkan SPT saya hanya melaporkan pajak dengan penghasilan sebagai ASN saja. Saya ingin mengubah SPT yang telah saya laporkan," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Mei 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA KERINCI

Belasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWP

Minggu, 26 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perusahaan Beri Hadiah Undian ke Karyawan, Kapan Terutang Pajaknya?

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 14:30 WIB PMK 28/2024

Hunian Mewah di IKN Dikecualikan dari PPnBM, Begini Aturannya

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepatuhan Pajak Mentok di 60 Persen, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Mei 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN CIANJUR

Pemkab Tetapkan Pajak Reklame 25%

Minggu, 26 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Batasan Impor Barang Kiriman Pribadi Dihapus tapi DJBC Ingatkan Ini

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:30 WIB BEA CUKAI LANGSA

DJBC Gerebek Gudang Barang Impor Ilegal, Ada Motor Hingga Kosmetik

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas PPh Final Nol Persen untuk UMKM di Ibu Kota Nusantara