Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

RUU HKPD Muat Sejumlah Isu Besar, DPR Jaring Masukan Pemda

A+
A-
0
A+
A-
0
RUU HKPD Muat Sejumlah Isu Besar, DPR Jaring Masukan Pemda

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews - Pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menyisakan sejumlah isu besar yang membutuhkan masukan dari pemerintah daerah (pemda).

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah mengungkapkan sejumlah isu besar dalam RUU HKPD antara lain masalah pajak dan retribusi daerah (PDRD), dana transfer ke daerah, serta klausul mengenai optimalisasi belanja daerah.

"Tujuan kami kali ini ke Jawa Barat tidak lain untuk menjaring aspirasi dan meminta masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota terkait RUU HKPD," ujar Ela, dikutip Kamis (12/11/2021).

Baca Juga: Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Ela mengatakan RUU HKPD perlu melakukan reformulasi atas ketentuan-ketentuan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang berlaku saat ini, khususnya atas aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara jelas.

RUU HKPD diharapkan dapat mengoptimalkan belanja daerah dan menciptakan keadilan fiskal serta menyejahterakan masyarakat di berbagai pelosok daerah.

Untuk diketahui, RUU HKPD yang diusulkan oleh pemerintah mengubah banyak aspek mengenai perimbangan keuangan hingga perpajakan daerah. Bila berlaku, RUU HKPD rencananya akan mencabut UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Mengenai pajak daerah, pemerintah mengusulkan penguatan penerimaan daerah melalui peningkatan local taxing power. Melalui rancangan aturan itu, pemprov bakal memiliki kewenangan untuk memungut pajak alat berat dan opsen atas pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Di sisi lain, pemkab/pemkot akan akan memiliki kewenangan untuk memungut opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Tak hanya itu, 5 jenis pajak yang selama ini menjadi kewenangan pemkab/pemkot yakni pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan akan diintegrasikan dalam 1 jenis pajak baru yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). (sap)

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Topik : RUU HKPD, opsen, DAU, DBH, pajak daerah, keuangan daerah, PAD, dana transfer

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kawal Penggunaan Smart Tax di Hotel dan Restoran, Tim Khusus Dibentuk

Rabu, 11 Mei 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jangan Bandel! Pemda Buru Usaha Sarang Burung Walet Penunggak Pajak

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Masih Ada Kesempatan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir Mei

Selasa, 10 Mei 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Perhotelan yang Kena dan Tidak Kena PPN

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir