Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

A+
A-
3
A+
A-
3
RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur ulang tarif maksimal pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pada Pasal 10 ayat (1) RUU HKPD, tarif maksimal PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2% atau lebih rendah dari tarif maksimal UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 2%.

Tarif PKB tersebut disesuaikan seiring dengan ditetapkannya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot).

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

"Pemerintah meningkatkan kapasitas pemda melalui mekanisme opsen PKB dan BBNKB dengan tarif 66% untuk kabupaten dan kota. Ini tidak menambah beban wajib pajak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (7/12/2021).

Lalu, pemerintah juga menyesuaikan tarif maksimal bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) seiring dengan adanya pengenaan opsen atas pajak tersebut. Tarif maksimal BBNKB ditetapkan 12%, lebih rendah dari tarif maksimal BBNKB pada UU PDRD sebesar 20%.

“Pemerintah berharap pemkab/pemkot dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Ini juga untuk menjawab aspirasi berbagai pandangan yang menghendaki agar pemkab dan pemkot dapat memungut PKB khusus roda dua," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Untuk diketahui, opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen PKB dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB, sedangkan opsen BBNKB dikenakan atas pokok BBNKB.

Selain opsen PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, RUU HKPD juga mengatur tentang opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan tarif sebesar 25%.

Opsen akan dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenai opsen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan opsen akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). (rig)

Baca Juga: Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Topik : ruu hkpd, opsen, pajak kendaraan, bbnkb, pajak daerah, UU HKPD, DPR nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI BALI

Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Pemprov Imbau WP Ikut Pemutihan

Kamis, 04 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KOTA MEDAN

Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah, Pemkot Ini Bentuk Tim Khusus

Rabu, 03 Agustus 2022 | 12:30 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Sebelum Jatuh Tempo, WP Disarankan Manfaatkan Pemutihan Denda PBB

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat