Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sarat Upaya Konsolidasi Fiskal

A+
A-
4
A+
A-
4
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sarat Upaya Konsolidasi Fiskal

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Degup reformasi pajak masih bisa dirasakan melalui pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kini dimatangkan pemerintah bersama parlemen.

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan ada 2 aspek utama yang diusung melalui RUU HPP yaitu upaya mewujudkan konsolidasi fiskal dan keadilan sistem pajak.

Transformasi dari RUU KUP tersebut juga melengkapi agenda perubahan regulasi perpajakan yang sudah tertuang dalam UU Cipta Kerja. Beleid yang juga bersifat omnibus tersebut lebih fokus kepada relaksasi dan mendorong investasi.

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP, Dirjen Pajak Sebut 4 PP Baru Segera Dirilis

"RUU HPP ini momentumnya pas melihat masa pemulihan ekonomi nasional yang diasumsikan mulai tahun depan. Jadi pemulihan ekonomi beriringan dengan pemulihan penerimaan pajak," kata Bawono dalam acara Hot Economy Berita Satu, Jumat (1/10/2021).

Bawono menjelaskan nuansa konsolidasi terlihat misalkan dari kebijakan yang diatur dalam RUU HPP yakni rencana kenaikan tarif PPN secara bertahap.

Menurutnya, perubahan tarif PPN secara bertahap merupakan jalan tengah pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Di saat yang sama, rancangan aturan tersebut mendukung pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Selanjutnya, tarif PPh badan yang tetap 22% juga menjadi kejutan kecil dalam RUU HPP. Pasalnya, ketentuan UU No. 2/2020 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/2020 lebih dulu mengatur penurunan tarif PPh badan menjadi 20% pada 2022.

Klausul tersebut agaknya didorong 2 hal. Selain menjaga stabilitas penerimaan PPh badan, klausul itu diperkirakan menjadi langkah antisipasi untuk menyesuaikan rencana pajak minimum global yang saat ini sedang dirumuskan konsensusnya.

Dalam konteks pajak korporasi dan risiko penghindaran pajak, Bawono juga mempertanyakan tidak adanya klausul terkait alternative minimum tax (AMT) dan general anti-avoidance rule (GAAR) dalam RUU versi yang beredar saat ini.

Baca Juga: Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Selain itu, tetap masuknya opsi pajak karbon juga patut diberikan apresiasi. Terlebih pada draf RUU HPP disebutkan kalau pajak karbon bukan instrumen tunggal dalam menjawab tantangan perubahan iklim.

Jenis pajak baru itu juga diselaraskan dengan instrumen lain seperti skema perdagangan karbon dan memberikan ruang insentif bagi pelaku usaha yang mampu menekan emisi atau berkontribusi dalam upaya meningkatkan sumber energi baru dan terbarukan.

"Ciri kuat dari RUU HPP ini adalah konsolidasi fiskal dan keadilan. Ini menjadi upaya membuat tax ratio makin kokoh, karena perlu adanya terobosan kebijakan untuk mengatasi risiko stagnansi tax ratio dalam jangka menengah," imbuhnya.

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Namun, di luar ketentuan pajak yang dibahas melalui RUU HPP, Bawono juga menyinggung bahwa reformasi perpajakan tidak bisa lepas dari proses politik yang berlangsung. Artinya, penentuan terkait subjek, objek, dan tarif pun pada akhirnya bermuara pada kesepakatan antara pemerintah dan parlemen. (sap)

Topik : RUU KUP, RUU HPP, kebijakan pajak, PPh, PPN, Bawono, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-24/PJ/2021

Jangan Lupa! Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi Paling Lambat Hari Ini

Jum'at, 20 Mei 2022 | 11:34 WIB
PPH FINAL (7)

PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir