Review
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Komunitas
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Resesi Ekonomi, Kadin: Pengangguran Bisa Bertambah 5 Juta Orang

A+
A-
4
A+
A-
4
Resesi Ekonomi, Kadin: Pengangguran Bisa Bertambah 5 Juta Orang

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengestimasi jumlah pengangguran akan bertambah sekitar 5 juta orang jika terjadi resesi ekonomi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan penambahan jumlah pengangguran itu karena aktivitas berbagai sektor usaha terhambat ketika resesi ekonomi. Adapun jumlah pengangguran sebelum pandemi tercatat sekitar 7 juta orang.

"Pengangguran ini akan meningkat signifikan. Kurang lebih 7 juta dan akan bertambah lagi 5 juta," katanya dalam diskusi virtual bersama Iluni UI, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Kepala PPATK: Kalau Shadow Economy Bisa Ditangani, Tax Ratio Naik

Rosan mengacu pada proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang berkisar minus 1,7% hingga minus 0,6%. Dengan proyeksi itu, hitungannya, penambahan jumlah pengangguran akan lebih besar dari yang biasanya sekitar 2 hingga 2,5 juta setiap tahun.

Menurut Rosan, penambahan pengangguran tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah sektor usaha yang kinerjanya negatif akibat pandemi. Misalnya, sektor perdagangan dan pengolahan yang biasanya menyerap tenaga kerja terbanyak.

Kinerja sektor perdagangan pada kuartal II/2020 telah terkontraksi 7,57%, sedangkan industri pengolahan minus 6,19%. Kontraksi juga terjadi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan sebesar 30,84% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02%.

Baca Juga: Insentif Pajak Terkait Covid-19 Diperpanjang, Apa Saja?

Rosan berharap pemerintah serius menangani masalah kontraksi aktivitas bisnis tersebut agar pengangguran dapat berkurang. Salah satunya dengan melanjutkan deregulasi kebijakan yang menurutnya saat ini masih terjadi ‘obesitas’ regulasi.

"Tekanan terhadap tenaga kerja besar. Oleh sebab itu, langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja sangat penting," ujarnya.

Menurutnya, jumlah aturan yang berhubungan dengan investasi pada pemerintah pusat mencapai 8.800, dari level menteri 14.000, dan lewat peraturan daerah hampir 16.000. Semua aturan yang tumpang tindih, sambung Rosan, harus dipangkas dan diselaraskan sehingga proses perizinan lebih mudah.

Baca Juga: Apakah Tenaga Medis Masih Memperoleh Insentif PPh Pasal 21?

Dia pun meyakini RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi pascapandemi virus Corona. Rancangan beleid baru itu akan memangkas 79 undang-undang yang memuat 11 klaster dan 1.203 pasal. (kaw)

Topik : resesi, perekonomian Indonesia, PDB, pengangguran, Kadin
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 19 Desember 2020 | 06:01 WIB
TRESHOLD PKP
Kamis, 17 Desember 2020 | 12:30 WIB
PEMBIAYAAN DEFISIT
Selasa, 15 Desember 2020 | 13:40 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 Desember 2020 | 10:53 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:45 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:30 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:17 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 12:05 WIB
PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 11:45 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 20 Januari 2021 | 10:38 WIB
AMERIKA SERIKAT