Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Rencana Pengenaan PPh Minimum Perusahaan Rugi Dibatalkan dalam RUU HPP

A+
A-
23
A+
A-
23
Rencana Pengenaan PPh Minimum Perusahaan Rugi Dibatalkan dalam RUU HPP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) minimum dalam skema alternative minimum tax (AMT) dibatalkan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (4/10/2021).

Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo mengatakan usulan AMT dan general anti avoidance rule (GAAR) dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dihapus. Keduanya, sambung Andreas, berpotensi menimbulkan abuse of power.

"Dihapus karena ada potensi abuse of power dan excessive tax collection yang akan mengganggu iklim investasi," katanya.

Baca Juga: BPK Rekomendasikan Pengujian Insentif Pajak yang Telah Disetujui

Awalnya, pemerintah mengusulkan AMT dan GAAR untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Khusus AMT, pemerintah berangkat dari fakta banyaknya wajib pajak badan yang mengaku rugi bertahun-tahun tetapi tetap bisa beroperasi, bahkan mengembangkan usahanya.

Selain mengenai skema AMT yang batal masuk dalam RUU HPP, ada pula bahasan mengenai peluncuran meterai elektronik. Kemudian, masih ada pula bahasan terkait dengan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Dinilai Berpotensi Menimbulkan Distorsi

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dolfie O.F.P. mengatakan dibatalkannya klausul mengenai AMT lebih disebabkan pertimbangan faktor teknis serta risiko jangka panjang.

Baca Juga: Awasi Perkembangan Sektor Usaha, DJP Hitung Kembali Setoran Pajak WP

“Penerapannya sulit dan berpotensi menimbulkan distorsi bagi UMKM, start up, dan investasi,” ujar Dolfie. (Bisnis Indonesia)

Meterai Elektronik

Pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik. Otoritas juga telah menerbitkan 2 aturan baru untuk mendukung penggunaan meterai elektronik di lapangan.

Kedua aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 133/2021 dan PMK 134/2021. Adapun PMK 133/2021 mengatur pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai, sedangkan PMK 134/2021 mengatur pembayaran bea meterai dengan meterai elektronik. Simak ‘Begini Aturan dan Tampilan Meterai Elektronik’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Ditjen Pajak Kirim Email Blast Soal NPWP Format Baru, Anda Dapat?

PPh Badan Direncanakan Tetap 22%

Rencana penurunan tarif PPPh badan menjadi 20% pada 2022 akan dibatalkan jika RUU HPP disetujui menjadi UU. Pasalnya, dalam RUU tersebut, pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati tarif PPh badan tetap 22% mulai 2022.

Ketua Panitia Kerja RUU KUP Dolfie O.F.P mengatakan pembatalan penurunan tarif PPh badan mempertimbangkan aspek kesinambungan fiskal. Apalagi, pada 2023, pemerintah harus mengembalikan posisi defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). (Bisnis Indonesia)

Pengecualian Pencantuman NIK dan NPWP

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Perpres 83/2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengecualian atas ketentuan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. Beleid ini berlaku mulai 9 September 2021.

Baca Juga: Aplikasi Baru e-SPT PPN, Ditjen Pajak: Tersedia Awal Bulan Ini

“Ketentuan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP … dikecualikan untuk pemberian pelayanan publik kepada orang asing yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan untuk memiliki NIK dan/atau NPWP,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres 83/2021. Simak ‘Integrasi NIK dan NPWP Jadi Persiapan Menuju Single Identity Number’. (DDTCNews)

Pagu Insentif Perpajakan

Kementerian Keuangan menyatakan tidak akan menambah pagu insentif perpajakan senilai Rp62,83 triliun meskipun sudah hampir terserap seluruhnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah dapat merelokasi anggaran dari pos stimulus lainnya.

"Apakah ini mengubah pagu, enggak juga. Yang jelas dengan fleksibilitas yang kami dapatkan, ini memberi ruang untuk meng-adjust kiri dan kanan, dari atas ke bawah. Defisit enggak bertambah," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: WP Kaya Jadi Fokus Pengawasan, SKP Tak Bisa Terbit Setelah Jatuh Vonis

Contact Center Pengadilan Pajak

Layanan pusat kontak (contact center) Sekretariat Pengadilan Pajak kini beralih ke kanal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Prime seiring dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 43/KMK.01/2021.

Saat ini, email dan telepon SetPP sudah diintegrasikan ke Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime. Dengan integrasi tersebut, alamat email [email protected] dan telepon (021) 29806333 sudah tidak digunakan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan seputar persidangan yang merupakan proses bisnis utama di Pengadilan Pajak.

Pertanyaan seputar persidangan kini bisa melalui pusat kontak Kemenkeu Prime pada nomor 134. Masyarakat juga bisa bertanya melalui alamat e-mail pada [email protected] dan layanan Hubungi Kami di laman resmi Kemenkeu. (DDTCNews)

Baca Juga: Cara Cetak Ulang Kartu NPWP Badan

Restitusi Pajak

Ditjen Pajak (DJP) mencatat nominal restitusi yang dicairkan per Agustus 2021 mencapai Rp144,02 triliun. Angka tersebut tumbuh 15,97% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bila dilihat dari jenis pajak, realisasinya masih didominasi oleh restitusi PPN dalam negeri.

"Restitusi masih didominasi oleh PPN dalam negeri sebesar Rp94,96 triliun yang tumbuh 10,36% dan restitusi PPh Badan sebesar Rp42,07 triliun dengan pertumbuhan 25,2%," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Begini Aturan Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, AMT, PPh minimum, WP badan, revisi UU KUP, RUU HPP, GAAR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 September 2022 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ditjen Pajak Pastikan Tidak Ada Data yang Bocor

Selasa, 13 September 2022 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Bulan Ini, 9 CRM Diintegrasikan! Begini Kata Ditjen Pajak

Senin, 12 September 2022 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Penggunaan NIK Jadi NPWP oleh Pihak Lain, Begini Kata Ditjen Pajak

Sabtu, 10 September 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Menu PPS Muncul Lagi di DJP Online, Ini Alasan Ada WP Masuk Whitelist

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya