AMERIKA SERIKAT

Rencana Biden Pajaki Orang Kaya Terancam Gagal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:30 WIB
Rencana Biden Pajaki Orang Kaya Terancam Gagal

Sebuah layar menampilkan pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang krisis di Afganistan di Nasdaq MarketSite di Times Square di New York City, Amerika Serikat, Minggu (16/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jeenah Moon/rwa/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Negosiasi atas paket pengeluaran Biden senilai US$2 triliun menemui jalan buntu setelah anggota partai demokrat moderat tidak sepakat. Dengan begitu, Biden terancam gagal memajaki 700 miliarder dengan kekayaan di atas US$1 miliar.

Pihak Demokrat memang sedang mati-matian mencari penerimaan baru bagi negara. Sebanyak 700 miliarder dengan harta fantastis menjadi sasaran pemerintah untuk mendongkrak penerimaan melalui beleid 'The Build Back Better Agenda'.

Mereka berencana untuk menaikan pajak penghasilan (PPh) perusahaan, PPh orang pribadi, serta capital gains para orang kaya. Rencana itu pertama kali ditentang oleh Kyrsten Sinema, anggota demokrat moderat dari Arizona.

Baca Juga:
Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Tidak disangka, Joe Manchin, Senator Senior dari Virginia Barat, ikut memukul telak harapan pihak demokrat. Ia tidak setuju memasukkan ketentuan cuti berbayar ke dalam program Biden.

“Saya tidak suka konotosi di mana kami menargetkan orang yang berbeda,” ungkap Joe dikutip ft.com, Kamis (28/10/2021).

Kendati begitu, program Tax the Rich yang memang digaungkan pemerintahan Biden adalah upaya untuk menekan ketimpangan. Pemajakan bagi orang kaya diprediksi bisa menambah US$100 juta penerimaan bagi negara per tahun. Bahkan apabila diakumulasikan untuk 3 tahun ke depan, terdapat sekitar US$1 miliar nilai aset yang bisa diperoleh. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

BERITA PILIHAN
Senin, 25 September 2023 | 17:00 WIB INFLASI TAHUNAN

Fenomena El Nino Berdampak ke Inflasi? Ini Kata Kemenkeu

Senin, 25 September 2023 | 16:45 WIB REFORMASI PAJAK

Target Pajak Terus Naik, DJP Komitmen Perbaiki Struktur Organisasi

Senin, 25 September 2023 | 16:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penilaian Kantor dan Lapangan dalam Penentuan NJOP?

Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Senin, 25 September 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Social Commerce Bakal Diatur, Hanya untuk Promosi Barang dan Jasa

Senin, 25 September 2023 | 12:30 WIB PMK 92/2023

Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

Senin, 25 September 2023 | 12:26 WIB ANALISIS PAJAK

Perlukah Pengenaan Pajak Pencemaran Lingkungan?

Senin, 25 September 2023 | 11:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Komite Kepatuhan, KPP Terbitkan SP2DK Harus Berdasarkan Data Pusat

Senin, 25 September 2023 | 11:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Harga Gula Pasir, BPS Ungkap Dampaknya ke Inflasi