Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ratusan Pedagang Manfaatkan Insentif PPN Sewa Kios, Ini Perinciannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Ratusan Pedagang Manfaatkan Insentif PPN Sewa Kios, Ini Perinciannya

Ilustrasi. Pedagang memindahkan barang dagangan ke dalam kios baru Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah, Jumat (31/12/2021). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas sewa kios oleh pedagang eceran seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/2021 telah dimanfaatkan sebanyak 893 pedagang.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif PPN DTP pada PMK 102/2021 tersebut mencapai sekitar Rp180 miliar. Adapun insentif PPN DTP ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap sektor ritel di tengah pandemi Covid-19.

"Insentif PMK 102/2021 untuk mengurangi beban sewa sektor ritel yang sangat terdampak oleh PPKM terealisasi Rp0,18 triliun," tulis Kementerian Keuangan pada APBN KiTa edisi Januari 2022, dikutip Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Untuk diketahui, PMK 102/2021 diundangkan oleh pemerintah pada 30 Juli 2021. Insentif PPN DTP diberikan atas sewa ruangan atau bangunan untuk periode Agustus hingga Oktober 2021.

Sewa ruangan atau bangunan yang dimaksud pada PMK 102/2021, antara lain sewa toko yang berdiri sendiri, berada di mal, komplek pertokoan, apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, hingga pasar.

Hingga hari ini, belum ada PMK terbaru yang memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP atas sewa ruangan atau bangunan oleh pedagang eceran.

Baca Juga: Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian kembali insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan mobil dan rumah pada tahun ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPnBM DTP tersebut diberikan sepanjang Januari hingga September 2022. Namun, terdapat perubahan skema pemberian insentif dibandingkan dengan tahun lalu.

"Pak Presiden menyetujui diberikan juga PPnBM yang DTP, khusus untuk sektor otomotif," katanya. (rig)

Baca Juga: Lakukan Reformasi Fiskal Saat Pandemi, Wamenkeu: Kita Bangsa Pemenang

Topik : pmk 102/2021, ppn ditanggung pemerintah, PPN sewa kios, pedagang eceran, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Lebih dari 14.000 Peserta PPS Punya Harta Rp10 Miliar-Rp100 Miliar

Selasa, 24 Mei 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beri Kesempatan Bagi Wajib Pajak Ikut PPS, DJP Tahan SP2DK

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor