RAPBN 2022 Jadi Isu Strategis bagi DPR-Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said mengatakan pembahasan RAPBN 2022 akan menjadi isu strategis bagi DPR dan pemerintah.

Muhidin mengatakan DPR dan pemerintah akan memasuki pembahasan pendahuluan tentang RAPBN 2022. Menurutnya, postur anggaran negara tahun depan akan menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

"Pembahasan APBN 2022 akan sangat strategis untuk menentukan arah keberlanjutan pembangunan nasional kedepan," katanya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (8/4/2021).

Politisi fraksi Partai Golkar itu memaparkan anggaran negara 2022 menjadi periode transisi bagi pemerintah untuk kembali menerapkan disiplin fiskal pada 2023.

Tahun depan menjadi pelaksanaan anggaran terakhir di mana pemerintah dapat menetapkan ambang batas defisit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Selanjutnya, pada tahun fiskal 2023 pemerintah wajib mematuhi ketentuan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara untuk menjaga defisit tidak lebih dari 3% dari PDB.

Oleh karena itu, Banggar DPR mengundang beberapa pakar ekonomi untuk mendapatkan masukan sebelum memasuki pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dengan pemerintah.

"APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3% dan rasio utang negara bisa kembali diturunkan, sebagaimana terdapat pada UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara," terangnya.

Legislator dari Dapil Sulawesi Tengah tersebut menuturkan pelaksanaan APBN 2021 masih menanggung beban berat. Pemerintah sudah dihadapkan tantangan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi 5% di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih.

"Kondisi ekonomi 2021, belum sepenuhnya pulih walaupun pertumbuhan ekonomi sudah dipatok 5%, tetapi profil APBN 2021 masih menunjukkan beban yang cukup berat," imbuhnya. (Bsi)