EKONOMI DIGITAL

QRIS Dipakai 30 Juta Pengguna di Indonesia, Mayoritas Masih di Jawa

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 13 Mei 2023 | 11:30 WIB
QRIS Dipakai 30 Juta Pengguna di Indonesia, Mayoritas Masih di Jawa

Warga memindai kode Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran digital saat giat Operasi Pasar Qris di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (12/4/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di tengah transaksi ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan jumlah pengguna QRIS di Indonesia saat ini mencapai 30 juta pengguna. Hanya saja, mayoritas penggunanya berlokasi di Pulau Jawa. Pemerintah berniat memperluas pemanfaatannya ke luar Jawa, terutama wilayah Timur.

"Ke depannya pengembangan pembayaran digital gencar dilakukan di Indonesia bagian timur," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (13/5/2023).

Baca Juga:
Bappebti Terbitkan SE 64/2024, Ekosistem Aset Kripto Bakal Lebih Kuat

Kemendag, ujar Jerry, juga memasang target digitalisasi di 1.000 pasar rakyat. Transaksi di beberapa pasar daerah kini tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan memanfaatkan QRIS. Hal ini juga berlaku di marketplace yang mempertemukan pembeli tanpa harus bertemu secara fisik.

"Kemendag terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendorong digitalisasi di pasar-pasar. Tentunya ini merupakan upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif," kata Jerry.

Sejalan dengan target digitalisasi ekonomi di dalam negeri, Kemendag juga memanfaatkan keketuaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean untuk memopulerkan ekonomi digital.

Baca Juga:
Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian utama di antara negara-negara anggota Asean dan akan dilakukan secara kolektif.

"Indonesia menggencarkan digitalisasi pembayaran dan akses terhadap lokapasar (marketplace). Kemendag siap mendukung langkah-langkah lanjutan oleh negara-negara Asean," kata Jerry. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Jumat, 05 April 2024 | 11:17 WIB KINERJA MONETER

Imbas Pembayaran Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$ 140,4 Miliar

Rabu, 03 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Pangan Tembus 10,33 Persen, Begini Tanggapan BI dan BKF

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M