Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Proyek dengan Dana dari Pinjaman Banyak yang Molor, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Proyek dengan Dana dari Pinjaman Banyak yang Molor, Ada Apa?

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan salah satu gedung bertingkat di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan melaporkan adanya keterlambatan pengerjaan proyek yang didanai pinjaman pada masa pandemi Covid-19.

Dalam Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan Project Based Sukuk Triwulan II/2020 yang dirilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, proyek dari pinjaman yang dikategorikan behind schedule mencapai 121 proyek, 50% dari 242 pinjaman aktif.

DJPPR mengatakan ada beberapa kendala pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti kesiapan pelaksanaan proyek, kendala dalam pembebasan lahan, keterlambatan proses pengadaan/lelang atas barang/jasa, kinerja kontraktor yang rendah, serta kondisi cuaca yang buruk.

Baca Juga: Salurkan Hibah Kepada Hotel dan Restoran, Kepatuhan Pajak Jadi Syarat

“Dan pembatasan kegiatan dalam rangka PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan pinjaman/hibah," tulis DJPPR dalam laporannya, dikutip Senin (21/9/2020).

Total pinjaman proyek yang realisasinya tercatat berstatus at risk atau sangat terlambat dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan atas APBN mencapai 14% dari keseluruhan pinjaman proyek yang masih aktif.

Adapun pinjaman proyek yang on/ahead schedule atau terserap sesuai jadwal, bahkan terealisasi lebih cepat mencapai 36% atau 87 kegiatan dari 242 kegiatan yang ada. Padahal, pada kuartal I/2020 kegiatan yang berstatus on/ahead schedule mencapai 38,7%.

Baca Juga: Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

Hingga kuartal II/2020, total komitmen pinjaman proyek dari pemberi pinjaman luar negeri mencapai US$23,84 miliar. Baru senilai US$8,81 miliar yang sudah tersalur atau disbursed. Adapun total pinjaman proyek dalam negeri tercatat mencapai Rp11,17 triliun dengan total disbursement Rp4,97 triliun.

Realisasi pelaksanaan kegiatan didanai oleh hibah juga banyak yang terlambat. Tercatat, hanya 20,5% kegiatan yang didanai hibah yang berstatus on/ahead schedule. Sementara kegiatan yang didanai hibah yang berstatus behind schedule serta at risk masing-masing mencapai 57,1% dan 22,4% dari total proyek yang ada.

"Pembelajaran yang dapat dipetik dari permasalahan ini adalah diperlukan penilaian kesiapan pelaksanaan proyek sedini mungkin baik dalam hal persiapan pelaksanaan (readiness criteria) maupun hal teknis seperti pembebasan lahan untuk mengurangi keterlambatan pelaksanaan proyek," tulis DJPPR.

Baca Juga: Daerah yang Penerimaan Pajak Hotelnya Anjlok Bakal Diberi Hibah

DJPPR menyarankan kepada kementerian dan lembaga (K/L) pelaksana proyek untuk melakukan terobosan dalam proses pengadaan/lelang, salah satunya dengan menyiapkan tahapan pengadaan/kekang sejak awal tahun anggaran. (kaw)

Topik : pinjaman, hibah, proyek, konstruksi, Kemenkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 06 Oktober 2020 | 16:53 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 06 Oktober 2020 | 16:33 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Selasa, 06 Oktober 2020 | 11:37 WIB
BEASISWA KULIAH
Senin, 05 Oktober 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG