Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Program Pensiun di Indonesia Bakal Direformasi, Ini Kata Pemerintah

A+
A-
82
A+
A-
82
Program Pensiun di Indonesia Bakal Direformasi, Ini Kata Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan sambutan dalam webinar internasional Designing the Optimum Ecosystem of Pension, Rabu (21/10/2020). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA – Pemerintah berencana mereformasi program pensiun untuk membangun sistem yang mampu menyeimbangkan antara keterjangkauan pembiayaan dan kecukupan manfaat, serta keberlanjutan program.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan reformasi struktural di bidang ekonomi sangat penting untuk dilakukan. Menurutnya, reformasi di bidang pensiun merupakan salah satu bagian dari reformasi struktural yang harus dilakukan tersebut.

“Reformasi yang dapat mendorong negara kita mendapatkan prospek pertumbuhan menengah dan panjang adalah dengan reformasi pensiun, yang masih terus kita cari bentuknya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: Pemerintah Siap Naikkan Gaji ASN Berkarakteristik Ini

Suahasil menilai pencarian sistem pensiun yang baik menjadi sangat penting karena berhubungan erat dengan pekerja. Dalam hal ini, pensiun berkaitan erat dengan jaminan sosial, baik pekerja di bidang pemerintahan maupun swasta.

Saat ini terdapat tiga lembaga besar yang mengelola dana pensiun di Indonesia yaitu PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga institusi swasta seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menuturkan Indonesia sangat membutuhkan reformasi pensiun. Hal ini disebabkan karakter manusia lanjut usia yang secara natural membutuhkan perhatian lebih untuk kelangsungan hidupnya.

Baca Juga: BKF Sebut Program PEN Selamatkan 3,4 Juta Orang dari Kemiskinan

Misal, lansia memiliki prevalensi disabilitas yang lebih tinggi, lebih rentan miskin, dan terekspos gangguan kesehatan yang besar. Untuk itu, perlu ada sistem yang mampu menyeimbangkan antara keterjangkauan pembiayaan dan kecukupan manfaat, serta keberlanjutan program.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan melalui reformasi desain, tata kelola, transparansi, dan strategi alokasi aset kelolaan dana pensiun, serta penguatan dan penyempurnaan regulasi agar lebih harmonis. Bila reformasi ini tidak dilaksanakan, dana pensiun Indonesia pada 2045 hanya 13% dari PDB.

Selain itu, reformasi pensiun harus menjawab berbagai tantangan seperti melindungi masa tua para pekerja informal. Saat ini, hampir semua pekerja informal—yang jumlahnya sekitar 60% dari total pekerja—tidak tercakup oleh program perlindungan pendapatan pensiun.

Baca Juga: Pemerintah Revisi Aturan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah

Tantangan lainnya adalah meningkatkan kecukupan program pensiun, penegakan program pensiun, serta memperdalam sistem keuangan melalui dana pensiun. Adapun skema penggunaan dana pensiun oleh pemerintah dalam pendalaman sistem keuangan ini belum terbentuk. (rig)

Topik : wakil menteri keuangan suahasil nazara, program pensiun, kebijakan pemerintah, badan kebijakan fiska
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Indra

Selasa, 27 Oktober 2020 | 06:57 WIB
Apapun kebijakan pemerintah ttg dana pensiun, yg paling utama adalah,,, tdk merugikan para pensiun (baik ASN maupun pegawai swasta), Kita yakin dana pensiun adalah salah satu bentuk tanda terima kasih kpd pensiunan atas jasa² mereka selama aktip kerja.

Indra

Selasa, 27 Oktober 2020 | 06:56 WIB
Apapun kebijakan pemerintah ttg dana pensiun, yg paling utama adalah,,, tdk merugikan para pensiun (baik ASN maupun pegawai swasta), Kita yakin dana pensiun adalah salah satu bentuk tanda terima kasih kpd pensiunan atas jasa² mereka selama aktip kerja.

Haryono

Minggu, 25 Oktober 2020 | 23:53 WIB
bpk mendagri yth untuk asn pensiunan diubah menjadi pesangon. jadi setidaknya bisa beli 🏠 rumah. dan mobil... amim ...amim...amim
1
artikel terkait
Kamis, 25 Juni 2020 | 16:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Rabu, 17 Juni 2020 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 16 Juni 2020 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 11 Juni 2020 | 09:02 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020