BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN tahun anggaran 2026. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan gejolak ekonomi global masih akan berlanjut hingga tahun depan dan berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.
Untuk mengantisipasi gejolak global tersebut, Sri Mulyani mengeklaim sudah mendesain strategi ataupun kebijakan fiskal tahun 2026 dengan mengedepankan penguatan daya tahan ekonomi.
"Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif meredam berbagai gejolak dan guncangan," katanya dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (20/5/2025).
Tak hanya itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa arah dan strategi kebijakan fiskal 2026 tetap responsif mendukung agenda prioritas pembangunan jangka menengah panjang.
Setidaknya terdapat 3 strategi jangka pendek yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal, sekaligus mengantisipas gejolak global.
Pertama, meningkatkan stabilitas ekonomi. Cara yang ditempuh di antaranya dengan melakukan diplomasi ekonomi terkait dengan perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor, termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal untuk berbagai program, dan memperkuat perlindungan sosial.
Ketiga, menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh antara lain meningkatkan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP. Pemerintah juga akan mengendalikan defisit dan utang, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara.
"Strategi fiskal [2026] difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN," jelas Sri Mulyani.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang sudah disampaikan pemerintah kepada DPR, postur APBN 2026 didesain dengan target defisit pada rentang 2,48%-2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
Batas atas defisit APBN 2026 dirancang sama dengan target defisit APBN 2025 sebesar 2,53%. Sri Mulyani menuturkan rancangan defisit tersebut sudah mempertimbangkan tekanan dan dinamika ekonomi global.
Di samping itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,2% - 5,8%. Angka itu diyakini menjadi fondasi untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke level 8% sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto. (rig)
