Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Presiden Minta BUMN Rangkul Pengusaha di Daerah

0
0
Presiden Jokowi membuka silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8), petang. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews  – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah dalam menggarap berbagai proyek pembangunan daerah.

Presiden tidak mau BUMN menjadi kontraktor tunggal yang bekerja sendiri tanpa memperhatikan pengusaha yang di daerah lantaran sejatinya ekonomi Indonesia berlandaskan asas gotong-royong.

“Kalau saya ingin 80% itu diserahkan ke swasta tapi banyak yang belum nangkap di BUMN kita,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga: Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2019 Versi Kemenkeu

Presiden menambahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan besar yang mengarah pada keterbukaan dan kompetisi guna memacu persaingan ekonomi.

Presiden meyakini, dengan keterbukaan dan kompetisi baik swasta maupun BUMN akan sama-sama berkembang menjadi lebih baik.

Ke depan, pemerintah akan membangun super holding BUMN guna mengurangi ketergantungan BUMN terhadap suntikan modal dari pemerintah setiap tahunnya.

Baca Juga: BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2019 di Bawah 5,2%

“Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa melakukannya,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, Presiden juga berharap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2016 bisa mengalami kenaikan. (Amu)

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

“Kalau saya ingin 80% itu diserahkan ke swasta tapi banyak yang belum nangkap di BUMN kita,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga: Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2019 Versi Kemenkeu

Presiden menambahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan besar yang mengarah pada keterbukaan dan kompetisi guna memacu persaingan ekonomi.

Presiden meyakini, dengan keterbukaan dan kompetisi baik swasta maupun BUMN akan sama-sama berkembang menjadi lebih baik.

Ke depan, pemerintah akan membangun super holding BUMN guna mengurangi ketergantungan BUMN terhadap suntikan modal dari pemerintah setiap tahunnya.

Baca Juga: BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2019 di Bawah 5,2%

“Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa melakukannya,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, Presiden juga berharap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2016 bisa mengalami kenaikan. (Amu)

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya
Topik : jokowi, pertumbuhan ekonomi, hipmi
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK