Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Presiden Minta BUMN Rangkul Pengusaha di Daerah

0
0
Presiden Jokowi membuka silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8), petang. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah dalam menggarap berbagai proyek pembangunan daerah.

Presiden tidak mau BUMN menjadi kontraktor tunggal yang bekerja sendiri tanpa memperhatikan pengusaha yang di daerah lantaran sejatinya ekonomi Indonesia berlandaskan asas gotong-royong.

“Kalau saya ingin 80% itu diserahkan ke swasta tapi banyak yang belum nangkap di BUMN kita,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga: Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Presiden menambahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan besar yang mengarah pada keterbukaan dan kompetisi guna memacu persaingan ekonomi.

Presiden meyakini, dengan keterbukaan dan kompetisi baik swasta maupun BUMN akan sama-sama berkembang menjadi lebih baik.

Ke depan, pemerintah akan membangun super holding BUMN guna mengurangi ketergantungan BUMN terhadap suntikan modal dari pemerintah setiap tahunnya.

Baca Juga: Reformasi Pajak Harus Jamin Keseimbangan 2 Aspek Ini

“Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa melakukannya,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, Presiden juga berharap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2016 bisa mengalami kenaikan. (Amu)

Baca Juga: Diminta Presiden Cek Impor Tekstil di PLB, Ini Temuan Sri Mulyani

“Kalau saya ingin 80% itu diserahkan ke swasta tapi banyak yang belum nangkap di BUMN kita,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga: Para Ekonom Minta Presiden Jokowi Perhatikan 2 Aspek Ini

Presiden menambahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan besar yang mengarah pada keterbukaan dan kompetisi guna memacu persaingan ekonomi.

Presiden meyakini, dengan keterbukaan dan kompetisi baik swasta maupun BUMN akan sama-sama berkembang menjadi lebih baik.

Ke depan, pemerintah akan membangun super holding BUMN guna mengurangi ketergantungan BUMN terhadap suntikan modal dari pemerintah setiap tahunnya.

Baca Juga: Reformasi Pajak Harus Jamin Keseimbangan 2 Aspek Ini

“Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa melakukannya,” tambahnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, Presiden juga berharap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2016 bisa mengalami kenaikan. (Amu)

Baca Juga: Diminta Presiden Cek Impor Tekstil di PLB, Ini Temuan Sri Mulyani
Topik : jokowi, pertumbuhan ekonomi, hipmi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL