MOBIL LISTRIK

PPnBM Mobil Listrik, Sri Mulyani Sebut Ada Pengawasan dari DJP

Dian Kurniati | Senin, 15 Maret 2021 | 16:04 WIB
PPnBM Mobil Listrik, Sri Mulyani Sebut Ada Pengawasan dari DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berdiskusi dengan Komisi XI DPR terkait dengan usulan perubahan PP 73/2019. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana mengubah Peraturan Pemerintah (PP) 73/2019 untuk membuat daya saing mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) di dalam negeri makin kuat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana amendemen tersebut mempertimbangkan keinginan para investor mobil listrik agar produknya tidak kalah bersaing dari mobil hybrid.

Tarif PPnBM plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan mobil hybrid lainnya bahkan akan dinaikkan lagi jika investor mobil listrik merealisasikan investasinya setidaknya Rp5 triliun atau telah memproduksi mobil secara komersial.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

"Karena sekarang choice kita industri otomotif yang existing mengatakan dia sudah investasi di sini dan sudah riil, sedangkan mereka [investor mobil listrik] mengatakan akan berinvestasi. Makanya untuk menciptakan level playing field, Anda dapat skema 2 kalau investasinya betul-betul Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan amendemen beleid itu tidak akan mengubah tarif PPnBM pada BEV yang ditetapkan 0%. Namun, tarif PPnBM PHEV yang sebelumnya 0% akan dinaikkan menjadi 5% agar daya saing mobil listrik lebih kuat dari mobil dengan bahan bakar tidak murni listrik.

Selain itu, pemerintah menyiapkan 2 skema tarif PPnBM pada PHEV dan mobil hybrid, yang besarannya akan makin besar. Pada skema I, tarif PPnBM pada PHEV dari 0% akan menjadi sebesar 5%, sedangkan full-hybrid (pasal 26) akan naik dari 2% menjadi 6%, dan full-hybrid (Pasal 27) naik dari 5% menjadi 7%.

Baca Juga:
Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Sementara itu, tarif PPnBM full-hybrid (Pasal 28) tetap 8%, mild-hybrid (Pasal 29) 8%, mild-hybrid (Pasal 30) 10%, dan mild-hybrid (Pasal 31) 12%. Pemerintah membuat tarif PPnBM mobil hybrid secara progresif karena emisi gas buangnya juga makin besar dibandingkan dengan BEV.

Tarif PPnBM mobil hybrid akan beralih pada skema 2 jika para investor mobil listrik yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia telah merealisasikan penanaman modal minimum Rp5 triliun dan memproduksi mobil secara komersial.

Jika komitmen itu terpenuhi, pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPnBM pada PHEV dan mobil hybrid. Hal ini dimaksudkan agar mobil listrik makin kompetitif di dalam negeri.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Tarif PPnBM PHEV pada skema II akan naik menjadi 8%, sementara pada mobil hybrid yang tarifnya 6%, 7%, dan 8% akan naik menjadi 10%, 11%, dan 12%. Demikian pula pada mild hybrid yang tarif PPnBM-nya 8%, 10%, dan 12% akan naik menjadi 12%, 13%, dan 14%.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengalihkan skema 2 tarif PPnBM pada PHEV dan mobil hybrid. Evaluasi itu misalnya soal kebenaran realisasi investasi Rp5 triliun oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ditjen Pajak (DJP) akan mengkaji efektivitas ketentuan tarif tersebut pada peningkatan penjualan mobil listrik.

"Nanti BKPM yang akan meng-enforce mengenai verifikasi apakah benar investasinya Rp5 triliun dan tentu Ditjen Pajak juga akan melihat apakah benar mereka sudah investasi Rp5 triliun untuk mendapatkan insentif seperti yang diharapkan," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 Maret 2021 | 20:08 WIB

Apapun opsi kebijakan yang nantinya akan diambil, harapannya iklim industri mobil listrik di Indonesia semakin kompetitif. Mengingat di luar negeri dunia otomotif sudah mulai bergeser ke electric vehicle, saya rasa di Indonesia juga sangat dimungkinkan. Di samping itu perlu juga ditambah infrastruktur pendukung seperti charger umum untuk kenyamanan konsumen nantinya.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang