MOLDOVA

PPN Naik Jadi 12%, Ratusan Petani Datangi Gedung Pemerintahan

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Desember 2020 | 19:00 WIB
PPN Naik Jadi 12%, Ratusan Petani Datangi Gedung Pemerintahan

Ilustrasi. (DDTCNews)

CHISINAU, DDTCNews – Ratusan petani mendatangi gedung pemerintah di ibu kota sebagai bentuk protes kebijakan fiskal yang meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pertanian.

Juru Bicara Federasi Petani Nasional dan Komite Koordinasi Produsen Pertanian mengatakan federasi turun ke jalan untuk memprotes rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan PPN komoditas pertanian dari 8% menjadi 12%.

Menurut federasi, rencana kebijakan tersebut sama sekali tidak menguntungkan petani yang tahun ini dilanda banyak kesulitan. "Kenaikan pajak merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap masalah yang dihadapi petani," katanya, Senin (7/12/2020).

Baca Juga:
Danai Belanja Militer Ukraina, Uni Eropa Pajaki Laba dari Aset Rusia

Jubir federasi menyebutkan sektor pertanian merupakan basis perekonomian nasional. Pemerintah harus berpikir dua kali untuk meningkatkan beban pajak kepada sektor yang menjadi tumpuan utama penghasilan masyarakat.

Menurutnya, ada banyak tantangan yang dihadapi petani saat ini selain pandemi. Produksi pertanian Moldova mengalami gangguan tahun ini karena gagal panen dan pemerintah hampir tidak melakukan kebijakan dukungan apapun terkait dengan hal tersebut.

Jubir federasi menilai sektor pertanian masih membutuhkan campur tangan dan dukungan negara. Struktur pelaku usaha di sektor pertanian juga tidak seimbang sehingga kelompok kecil saat tidak mampu bersaing dengan perusahaan pertanian skala besar.

Baca Juga:
Dukung Negara Tetangga Terapkan Pajak Karbon, ADB Beri Masukan

Kesenjangan usaha tersebut diprediksi makin terasa apabila kebijakan PPN produk pertanian jadi diimplementasikan. Melalui kebijakan tersebut maka sektor pertanian hanya akan dimiliki oleh pelaku usaha dengan kapitalisasi jumbo.

"Dengan tarif PPN baru, pertanian skala kecil tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan besar. Sektor pertanian akan rusak tanpa dukungan negara," ujarnya seperti dilansir urdupoint.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Wamenkeu: Bea Cukai Tidak Kejar Penerimaan dari Barang Kiriman

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

RI Punya Komite Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

Sabtu, 11 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kriteria Barang yang Kena Pajak Dalam Rangka Impor, Begini Detailnya

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:37 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Lapor SPT Tahunan dan Lebih Bayar, Begini Setoran PPh 25-nya