Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah, Download Aturannya di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.04 No.06, September 2020 bertajuk VAT Borne by the Government Incentive for Mass Media and the National Implementation of E-Faktur 3.0.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberi fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan majalah untuk perusahaan pers. Insentif tersebut diberikan untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap produktivitas media massa cetak,

Selain itu, pemerintah merilis beleid yang memerinci bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka.

Dalam dua minggu terakhir, pemerintah juga merilis aturan yang terkait dengan penundaan pelaksanaan persidangan di pengadilan pajak, batas waktu penerapan PPh Final UMKM bagi wajib pajak badan, implementasi e-Faktur versi 3.0, dan peta kapasitas fiskal daerah 2020.

Baca Juga: Kerja Sama Litbang? Biar Dapat Insentif, Harus Buat Proposal Bersama

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.06, September 2020 bertajuk VAT Borne by the Government Incentive for Mass Media and the National Implementation of E-Faktur 3.0. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

  • Insentif PPN DTP atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan Majalah

Pemberian fasilitas PPN DTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.010/2020. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 hari terhitung sejak 8 September 2020.

  • Aturan Pelaporan Insentif Penurunan Tarif PPh Bagi Perseroan Terbuka

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2020, Kementerian Keuangan memerinci bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka. Beleid berlaku mulai 2 September 2020.

Baca Juga: Apakah Semua Industri Farmasi Bisa Dapat PPN Ditanggung Pemerintah?
  • Batas Waktu Penerapan PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak Badan

Melalui Pengumuman No. PENG-10/PJ.09/2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan batas waktu penerapan pajak penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak badan.

  • Implementasi e-Faktur Versi 3.0

Melalui Pengumuman No. PENG-11/PJ.09/2020, DJP mengumumkan implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.0 akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Adapun e-Faktur versi 3.0 dirilis untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada pengusaha kena pajak (PKP).

  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Pajak

Persidangan di pengadilan pajak termasuk persidangan secara elektronik, yang dijadwalkan mulai 14—18 September 2020 ditunda pelaksanaannya. Kebijakan ini termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-015/PP/2020 yang berlaku sejak 11 September 2020.

Baca Juga: Apakah Alat Rapid Test Masih Bisa Dapat Fasilitas Perpajakan?

Sejalan dengan itu, ketua pengadilan pajak merilis Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-016/PP/2020 SE-016/PP/2020 sebagai pedoman batas jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan

  • Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2020

Peta kapasitas fiskal daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.07/2020. Beleid yang diundangkan pada 1 September 2020 ini memerinci peta kapasitas fiskal daerah dari seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, di Indonesia.

Baca Juga: Program Pemutihan Pajak PBB Dimulai, Catat Deadlinenya
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, insentif pajak, PPN DTP, kertas koran
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:50 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:24 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:49 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020