Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah, Download Aturannya di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah, Download Aturannya di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.04 No.06, September 2020 bertajuk VAT Borne by the Government Incentive for Mass Media and the National Implementation of E-Faktur 3.0.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberi fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan majalah untuk perusahaan pers. Insentif tersebut diberikan untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap produktivitas media massa cetak,

Selain itu, pemerintah merilis beleid yang memerinci bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka.

Dalam dua minggu terakhir, pemerintah juga merilis aturan yang terkait dengan penundaan pelaksanaan persidangan di pengadilan pajak, batas waktu penerapan PPh Final UMKM bagi wajib pajak badan, implementasi e-Faktur versi 3.0, dan peta kapasitas fiskal daerah 2020.

Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, Insentif Pajak Properti Diperpanjang

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.06, September 2020 bertajuk VAT Borne by the Government Incentive for Mass Media and the National Implementation of E-Faktur 3.0. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

  • Insentif PPN DTP atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan Majalah

Pemberian fasilitas PPN DTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.010/2020. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 hari terhitung sejak 8 September 2020.

  • Aturan Pelaporan Insentif Penurunan Tarif PPh Bagi Perseroan Terbuka

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2020, Kementerian Keuangan memerinci bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka. Beleid berlaku mulai 2 September 2020.

Baca Juga: Pacu Industri Manufaktur, Menperin: Kami Akan All Out
  • Batas Waktu Penerapan PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak Badan

Melalui Pengumuman No. PENG-10/PJ.09/2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan batas waktu penerapan pajak penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak badan.

  • Implementasi e-Faktur Versi 3.0

Melalui Pengumuman No. PENG-11/PJ.09/2020, DJP mengumumkan implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.0 akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Adapun e-Faktur versi 3.0 dirilis untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada pengusaha kena pajak (PKP).

  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Pajak

Persidangan di pengadilan pajak termasuk persidangan secara elektronik, yang dijadwalkan mulai 14—18 September 2020 ditunda pelaksanaannya. Kebijakan ini termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-015/PP/2020 yang berlaku sejak 11 September 2020.

Baca Juga: Ketentuan Insentif PPN DTP atas Perolehan Jasa oleh Rumah Sakit

Sejalan dengan itu, ketua pengadilan pajak merilis Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-016/PP/2020 SE-016/PP/2020 sebagai pedoman batas jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan

  • Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2020

Peta kapasitas fiskal daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.07/2020. Beleid yang diundangkan pada 1 September 2020 ini memerinci peta kapasitas fiskal daerah dari seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, di Indonesia.

Baca Juga: Ini Cakupan APD Penanganan Covid-19 yang Dapat Fasilitas PPN
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, insentif pajak, PPN DTP, kertas koran
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 09:58 WIB
PMK 239/2020
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI